Berita

Ilustrasi. (Ahmadie Thaha)

Publika

Campak Mengamuk

MINGGU, 22 NOVEMBER 2026 | 05:01 WIB | OLEH: AHMADIE THAHA

MAJALAH Science edisi 17 November 2026 membawa kabar menggelisahkan. Campak kembali mengamuk di berbagai belahan dunia. Bahkan Amerika Serikat tahun ini kembali kehilangan status bebas campak setelah 26 tahun.

Meksiko dan Bolivia menyusul. Kanada sudah lebih dahulu kehilangan status itu pada 2025. Eropa pun mengalami kemunduran. Tak terkecuali negeri kita. Indonesia diamuk campak pula.

Penyebabnya beragam. Ada penurunan cakupan  vaksinasi, ketidakpercayaan masyarakat terhadap  vaksin, konflik politik, dan pemangkasan anggaran kesehatan. Dan ada satu nama yang ikut mewarnai cerita ini, Donald Trump.


Sejak kembali ke Gedung Putih, Trump memangkas berbagai program bantuan luar negeri, termasuk dukungan bagi lembaga kesehatan internasional. Ini membuat program vaksinasi di banyak negara terhenti.

Misalnya Gavi, organisasi yang membantu negara berkembang memperoleh vaksin, ikut terkena imbasnya. Dana Amerika sempat tertahan. Padahal, program imunisasi global membutuhkan kepastian pembiayaan.

Data Kementerian Kesehatan mencatat 11.094 kasus campak terkonfirmasi sepanjang 2025, dengan 69 kematian. Hingga minggu ketujuh 2026, tercatat lagi 572 kasus terkonfirmasi dan empat kematian.

WHO dan UNICEF memperkirakan 657.000 anak Indonesia pada 2025 belum pernah menerima satu dosis vaksin. Ini angka cukup besar, dan sangat mengkhawatirkan.

Di tengah kemajuan teknologi kedokteran, ratusan ribu anak masih belum memperoleh vaksin campak, salah satu bentuk perlindungan yang sebenarnya sudah tersedia puluhan tahun lalu.

Campak termasuk penyakit paling mudah menular. Satu penderita dapat menularkan virus kepada sekitar 90 persen kontak dekat yang belum memiliki kekebalan.

Untuk menghentikan penularan, sekitar 95 persen penduduk perlu memiliki kekebalan. Jika lubang perlindungan terlalu lebar, virus akan masuk seperti maling yang menemukan pintu rumah terbuka.

Di sinilah persoalan Indonesia sesungguhnya. Kita terlalu mudah mengarahkan telunjuk ke Washington, menyalahkan Trump yang memangkas anggaran. Padahal sebagian persoalan berada di halaman sendiri.

Pemerataan imunisasi belum tuntas. Pelayanan kesehatan belum menjangkau semua anak. Keraguan terhadap vaksin masih hidup. Sementara itu, pemerintah belum sepenuhnya menutup kebutuhan pembiayaan program imunisasi.

Dokumen Strategi Imunisasi Nasional 2025-2029 menyebut kebutuhan biaya sekitar Rp44,4 triliun. Proyeksi sumber dana yang tersedia sekitar Rp39,58 triliun. Masih terdapat kesenjangan sekitar Rp4,9 triliun selama lima tahun.

Angka ini menimbulkan pertanyaan sederhana: mengapa perlindungan kesehatan anak masih menyisakan lubang pembiayaan?

Lebih menarik lagi, Indonesia justru menyumbang 30 juta dolar AS kepada Gavi untuk periode 2026-2030. Langkah itu patut diapresiasi. Indonesia mulai beralih dari penerima bantuan menjadi negara yang ikut membantu imunisasi dunia.

Tapi kita perlu menjaga kewarasan prioritas. Jangan sampai kita rajin mengisi celengan dunia, sementara celengan kesehatan anak sendiri masih bolong.

Solidaritas internasional tentu penting. Namun, pemerintah harus terlebih dahulu memastikan setiap anak Indonesia memperoleh hak dasar untuk hidup sehat.

Kita tidak perlu memusuhi bantuan Amerika, Jepang, atau negara lain. Kerja sama internasional membantu pengadaan vaksin, penelitian, teknologi, dan penguatan sistem kesehatan.

Masalah muncul ketika kebutuhan mendasar rakyat terlalu bergantung pada kemurahan hati donor. Hari ini Washington bermurah hati, besok Gedung Putih berganti prioritas. Virus tidak ikut berganti agenda.

Kebijakan Trump memang dapat memperburuk pembiayaan kesehatan global. Tetapi menjadikan Trump sebagai kambing hitam kebangkitan campak Indonesia sama saja dengan menyalahkan hujan ketika atap rumah sendiri sudah lama bocor.

Pemerintah perlu menjamin anggaran imunisasi dari sumber domestik, memperluas layanan hingga ke desa terpencil, dan memastikan petugas mendatangi anak-anak yang belum memperoleh vaksin.

Pemerintah juga harus membuka data cakupan imunisasi per daerah agar publik dapat mengawasi siapa yang tertinggal dan mengapa.

Sebab, imunisasi bukan urusan administrasi kementerian. Ini urusan seorang ibu yang ingin anaknya tumbuh sehat, seorang bayi yang belum mampu membela dirinya, dan sebuah bangsa yang ingin memiliki masa depan.

Ada ironi besar di sini. Kita sanggup membicarakan proyek raksasa, membeli teknologi mahal, dan mengirim bantuan ke berbagai penjuru dunia. Tetapi untuk memastikan seorang anak memperoleh dua dosis vaksin campak, kita masih menghadapi pekerjaan rumah yang belum selesai.

Kedermawanan Amerika boleh kita syukuri. Namun, keselamatan anak Indonesia jangan sampai menjadi urusan sedekah internasional. Kita jaga seluruh anggota keluarga.

Sebab, virus campak tidak pernah meminta izin kepada Kongres Amerika. Dan anak-anak Indonesia tidak seharusnya menunggu kemurahan hati Donald Trump untuk mendapatkan hak hidup sehat.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya