Berita

Mantan Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Jambi, Kombes Handoko. (Foto: Istimewa)

Publika

Demi Anak Lulus Polisi, Kapolsek Sogok Kombes Rp700 Juta

MINGGU, 22 NOVEMBER 2026 | 02:02 WIB

KORPS cokelat muda ini semakin hari semakin sulit dibedakan dengan grup lawak nasional. Setelah raja oknum, Listyo Sigit Prabowo alias LSP ditangkap bersama tiga jenderal polisi lainnya, kini muncul lagi cerita membuat malaikat pencatat amal ikut menggelengkan kepala. 

Nuan bayangkan, seorang Kapolsek menyetor Rp700 juta agar anaknya lulus menjadi polisi. Apa pun dilakukan sang ayah demi masa depan si anak. Tahu anaknya sedikit lagi mau lulus, sang ayah mengeluarkan jurus, nyogok. Yang disogok orang dalam (ordal).

Si ordal itu adalah Kepala Biro SDM Polda Jambi, Kombes Handoko. Pangkatnya Kombes, urusannya sumber daya manusia. Entah sejak kapan biro SDM berubah menjadi biro jual beli harapan.


Akibat perbuatan mudah disogok ini, Handoko dipecat tidak dengan hormat. Kasus penipuan penerimaan Bintara Polri 2026 ini merugikan korban hingga Rp28 miliar. Duit sebanyak itu kalau dibelikan kopi Liberika Tungkal pada sejahtera petani di Tanjung Jabung Barat.

Penyidik kini mengembangkan perkara, termasuk kemungkinan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Alirannya akan ditelusuri. Siapa menerima, siapa menikmati, siapa menyimpan, dan siapa mendadak punya hobi membeli tanah setelah rekeningnya kedatangan tamu istimewa.

Korban paling bikin dahi berkerut adalah AKP Deni Saefudin, Kapolsek Rantau Pandan. Anaknya, Raihan Aliffadey Abiyyu, mengikuti seleksi Bintara sejak April 2026. Semua tahapan dilalui. Namun, pada pengumuman 5 Juni, Raihan berada di peringkat 41, sementara kuota hanya 40 orang.

Selisih satu angka! Tinggal satu langkah menuju surga seragam cokelat, tetapi malah terlempar ke ruang tunggu.

Raihan kemudian berencana mendaftar TNI. Namun, sang ayah rupanya belum menyerah. Daffa Januar Al Baqi, mantan ajudan Handoko, menawarkan kuota khusus susulan. Sebuah kuota kedengarannya seperti pintu rahasia Hogwarts, hanya bisa dibuka dengan mantra dan transfer bank.

Pada 2 Juli 2026, Deni mengirim Rp700 juta ke rekening BRI atas nama Muhammad Daffa Januar.

Di persidangan, Deni mengaku sebenarnya tidak sepenuhnya yakin. Tetapi karena Daffa punya hubungan dengan pejabat SDM Polda, harapan itu tumbuh subur. Rupanya, dalam dunia percaloan, hubungan dengan pejabat lebih ampuh dari hubungan dengan Tuhan.

"Saya jungkir balik sebagai bapak bisa untuk anak saya," kata Deni.

Aduh, kalimat seorang ayah menyentuh hati. Sayangnya, yang tersentuh bukan hati penerima uang, melainkan rekeningnya.

Lebih lucu sekaligus tragis, Raihan ternyata tidak tahu orang tuanya mentransfer Rp700 juta. Ia baru tahu setelah diberi tahu, keluarganya kena tipu. Anaknya tidak lulus, bapaknya kehilangan uang, sementara orang menjanjikan kelulusan berhadapan dengan hukum.

Dakwaan menyebut uang itu digunakan Daffa untuk menutupi kerugian korban lain. Ini sudah seperti gali lubang tutup lubang, tetapi lubangnya dibuat menggunakan seragam dinas.

Padahal Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo sudah berkali-kali mengingatkan, masuk polisi gratis! Seleksi harus bersih, transparan, dan mengutamakan kualitas.

Gratis, bukan Rp700 juta! Kalau masih ada menawarkan kelulusan berbayar, jangan percaya. Itu bukan jalur khusus, melainkan jalur khusus menuju ruang pemeriksaan.

Lucunya, masyarakat diminta percaya, masuk polisi gratis. Ungkapan ini sampai diiklankan di media, baliho, dan spanduk. Faktanya, ada jalur belakang, ada ordal. Ini yang ketahuan, wak! 

Praktik sogok-menyogok sudah lama didengar masyarakat, cuma sulit dibuktikan. Wong mereka jamaah dari pangkat paling tinggi sampai terbawah ikut bermain. Biar aman, sebut saja, itu oknum.

Mudah-mudahan kasus Rp28 miliar ini dibongkar sampai ke akar-akarnya. Libas semua Pak Suyudi, jangan kasih ampun! Bersihkan polisi brengsek. Pulihkan nama polisi tidak lagi terkorup di ASEAN.

Rosadi Jamani
Akademisi

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya