Berita

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli. (Foto: RMOL)

Politik

Politisi PDIP Pertanyakan Dalang di Balik Penyadapan Prabowo

Sulit Diterima Akal Sehat LSP Menyadap untuk Kepentingan Pribadi
MINGGU, 22 NOVEMBER 2026 | 00:38 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Siapa aktor yang berada di balik dugaan penyadapan komunikasi Presiden Prabowo Subianto hingga detik ini belum terjawab.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli mengatakan, sulit diterima akal sehat apabila mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) melakukan penyadapan percakapan Presiden Prabowo hanya untuk kepentingan atau konsumsi pribadi.

Guntur menilai, dugaan penyadapan terhadap Presiden bukan persoalan sederhana. Ada pertanyaan mendasar yang harus dijawab: untuk siapa informasi hasil penyadapan itu dikumpulkan dan siapa yang membutuhkan informasi tersebut?


Ia menyindir anggapan seorang praktisi hukum yang menyebut penyadapan tersebut kemungkinan dilakukan Listyo Sigit Prabowo untuk kepentingan pribadi.

“Konsumsi pribadi? Untuk apa seorang Kapolri menikmati isi percakapan Presiden sendirian? Seperti hobi mengoleksi rahasia negara? Ini bukan analisis. Ini menghina akal sehat publik,” kata Guntur dikutip melalui akun Instagram pribadinya, Sabtu 21 November 2026.

Menurut Guntur, secara logika, penyadapan terhadap Presiden memiliki dimensi politik yang jauh lebih besar daripada sekadar tindakan pengumpulan informasi oleh aparat.

Ia berargumentasi, informasi hasil penyadapan komunikasi kepala negara berpotensi memiliki nilai strategis bagi pihak yang sedang berkepentingan dalam perebutan atau pengelolaan kekuasaan.

“Logikanya sederhana. Menyadap Presiden adalah kejahatan politik, karena hasilnya hanya berguna bagi orang yang sedang bermain kekuasaan,” kata Guntur.

Guntur juga mempertanyakan motif Listyo  apabila benar terlibat dalam praktik tersebut. Sebab, menurutnya, Listyo bukan politikus yang memiliki partai, basis massa, maupun panggung politik untuk diperebutkan.

“Listyo Sigit bukan orang politik. Ia tidak punya partai, tidak punya basis massa, dan tidak punya panggung kekuasaan untuk diperebutkan. Untuk apa seorang polisi tahu isi percakapan Presiden, kalau bukan untuk diserahkan kepada orang yang memang membutuhkannya?” tanya Guntur.

Dari argumentasi itu, Guntur menduga persoalan penyadapan tidak cukup dilihat dari siapa yang menjalankan operasi teknis. Publik juga perlu mengetahui siapa yang memberikan perintah, siapa penerima informasi, dan untuk kepentingan siapa data komunikasi Presiden dikumpulkan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya