Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli. (Foto: RMOL)
Siapa aktor yang berada di balik dugaan penyadapan komunikasi Presiden Prabowo Subianto hingga detik ini belum terjawab.
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli mengatakan, sulit diterima akal sehat apabila mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) melakukan penyadapan percakapan Presiden Prabowo hanya untuk kepentingan atau konsumsi pribadi.
Guntur menilai, dugaan penyadapan terhadap Presiden bukan persoalan sederhana. Ada pertanyaan mendasar yang harus dijawab: untuk siapa informasi hasil penyadapan itu dikumpulkan dan siapa yang membutuhkan informasi tersebut?
Ia menyindir anggapan seorang praktisi hukum yang menyebut penyadapan tersebut kemungkinan dilakukan Listyo Sigit Prabowo untuk kepentingan pribadi.
“Konsumsi pribadi? Untuk apa seorang Kapolri menikmati isi percakapan Presiden sendirian? Seperti hobi mengoleksi rahasia negara? Ini bukan analisis. Ini menghina akal sehat publik,” kata Guntur dikutip melalui akun Instagram pribadinya, Sabtu 21 November 2026.
Menurut Guntur, secara logika, penyadapan terhadap Presiden memiliki dimensi politik yang jauh lebih besar daripada sekadar tindakan pengumpulan informasi oleh aparat.
Ia berargumentasi, informasi hasil penyadapan komunikasi kepala negara berpotensi memiliki nilai strategis bagi pihak yang sedang berkepentingan dalam perebutan atau pengelolaan kekuasaan.
“Logikanya sederhana. Menyadap Presiden adalah kejahatan politik, karena hasilnya hanya berguna bagi orang yang sedang bermain kekuasaan,” kata Guntur.
Guntur juga mempertanyakan motif Listyo apabila benar terlibat dalam praktik tersebut. Sebab, menurutnya, Listyo bukan politikus yang memiliki partai, basis massa, maupun panggung politik untuk diperebutkan.
“Listyo Sigit bukan orang politik. Ia tidak punya partai, tidak punya basis massa, dan tidak punya panggung kekuasaan untuk diperebutkan. Untuk apa seorang polisi tahu isi percakapan Presiden, kalau bukan untuk diserahkan kepada orang yang memang membutuhkannya?” tanya Guntur.
Dari argumentasi itu, Guntur menduga persoalan penyadapan tidak cukup dilihat dari siapa yang menjalankan operasi teknis. Publik juga perlu mengetahui siapa yang memberikan perintah, siapa penerima informasi, dan untuk kepentingan siapa data komunikasi Presiden dikumpulkan.