Berita

Ilustrasi. (Foto: AI)

Hukum

Jampidsus Kaji Tuntutan Hukuman Mati Riza Chalid Lewat Sidang in Absentia

SABTU, 21 NOVEMBER 2026 | 23:35 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka opsi untuk menjatuhkan tuntutan hukuman mati terhadap pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid yang menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina (Persero). 

Demikian dikatakan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi di sela-sela kunjungannya di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu 21 November 2026.

Tuntutan itu akan disampaikan lewat sidang secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa.


Kuntadi menyampaikan, langkah hukum maksimal ini tengah dikaji secara serius tim JPU. Alasannya, skandal korupsi tata kelola bahan bakar minyak (BBM) yang diduga melibatkan Riza Chalid telah menimbulkan dampak yang sangat besar.

"Sesuai arahan Jaksa Agung RI ST Burhanuddin, pertimbangan tuntutan berat ini bukan tanpa alasan yang kuat. Skandal korupsi ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang fantastis, menembus angka ratusan triliun rupiah," kata Kuntadi.

"Kami berpikir untuk menuntut Riza Chalid dengan hukuman mati karena besarnya kerugian negara yang sudah mencapai ratusan triliun," sambungnya.

Kuntadi menegaskan bahwa selama syarat-syaratnya terpenuhi, sangat mungkin diterapkan hukuman mati terhadap Riza Chalid.

Selain nilai kerugian yang luar biasa besar, Kejagung juga menyoroti objek korupsi yang menyasar sektor vital masyarakat.

Praktik ilegal itu dilakukan pada komoditas BBM -- komoditas yang secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak dan memengaruhi stabilitas ekonomi nasional.

Faktor pemberat lainnya adalah rentang waktu kejahatan yang dinilai sudah berlangsung sangat lama dan terstruktur.

Kejagung menyebut praktik korupsi ini melibatkan jaringan mafia yang begitu besar dan kuat, sehingga membutuhkan penanganan luar biasa untuk membongkarnya hingga ke akar.

"Kejadiannya sudah berjalan begitu lama dan melibatkan jaringan yang begitu besar dan kuat. Terlebih lagi, yang dikorupsi adalah sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu BBM," kata Kuntadi.

Sikap tidak kooperatif dari tersangka juga menjadi catatan merah bagi tim jaksa penuntut umum.

Alih-alih menghadapi proses hukum di dalam negeri, Riza Chalid justru memilih melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari jerat pertanggungjawaban pidana.

"Pelakunya juga melarikan diri. Semua elemen pemberat ini menjadi dasar pertimbangan utama kami dalam merumuskan rencana penuntutan maksimal," pungkas Kuntadi.

Diketahui, Riza Chalid telah berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak Agustus 2025. 

Saat ini, tim penyidik dan penuntut umum Kejagung terus merampungkan berkas perkara, sekaligus berkoordinasi dengan instansi terkait guna memburu keberadaan Riza Chalid.

Penerapan pasal pemberatan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terus dikaji, agar efek jera dapat terwujud secara nyata.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya