Para peserta Pra-Kongres Bangsa Indonesia di Kampus UNAS Menara 1-2, Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu, 21 November 2026. (Foto: Istimewa)
Ratusan peserta Pra-Kongres Bangsa Indonesia, yang didominasi para pegiat dan pemerhati Konstitusi Indonesia, mendukung Presiden RI, Prabowo Subianto untuk memimpin revolusi sesuai dengan nilai, semangat, kejuangan pendiri republik. Dengan tujuan akhir agar bangsa ini menjadi sejahtera bagi semua.
Demikian salah satu poin dari tujuh pernyataan sikap politik Presidium Konstitusi yang dibacakan dalam penutupan Pra Kongres Bangsa Indonesia yang digelar di Kampus UNAS Menara 1-2, Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu, 21 November 2026.
Ratusan tokoh yang hadir ditu menyerukan agar bangsa Indonesia menilai secara jujur keberadaan bangsa Indonesia. Mereka juga menyerukan hal yang sama kepada Partai Politik Gerindra yang menyatakan siap memperjuangkan UUD 1945 sesuai rumusan para Pendiri Bangsa.
“Mengingat perjuangan kami adalah Rekonstruksi dan Resolusi Sistem Bernegara Indonesia Sesuai Konstitusi 18 Agustus 1945 yang Disempurnakan melalui Addendum, maka kami menyerukan kepada Partai Gerindra untuk menjalankan Anggaran Dasar partainya yang ditulis berniat mewujudkan hal tersebut,” tegas ketua steering committee Kongres, Ichsanuddin Noorsy.
“Menyerukan bangsa dan Gerindra menilai keberadaan bangsa secara jujur dan mendukung presiden Prabowo Subianto memimpin revolusi sesuai dengan nilai, semangat kejuangan pendiri republik. Tujuannya agar bangsa ini menjadi sejahtera dan makmur bagi semua,” tambahnya.
Selain dukungan kepada Prabowo untuk memimpin revolusi, para peserta juga menyatakan sikap bahwa Indonesia telah memasuki tahap surplus politisi, tetapi defisit negarawan. Ditambah dengan fakta bahwa partai politik belum menjalankan amanat naskah pembukaan konstitusi.
Selain menyatakan bahwa Pancasila telah dikhianati, Presidium Konstitusi juga menyatakan telah terjadi kebuntuan konstitusi dan peradaban. Sehingga sangat mendesak untuk dilakukan rekonstruksi dan resolusi UUD 1945 serta merevitalisasi Pancasila.
“Jika tidak, NKRI niscaya disintegrasi, minimal mengalami ketimpangan sosial dan ekonomi, dan ketimpangan wilayah yang berkesinambungan,” kutip Noorsy membacakan butir pernyataan sikap politik Presidium Konstitusi.
Ditambahkan, bahwa angka-angka keberhasilan pembangunan nasional selama hampir tiga generasi yang tidak rujuk dengan mandat konstitusi adalah bukti yang tidak terbantahkan.
Pembacaan sikap politik tersebut dilakukan serentak oleh sejumlah peserta yang hadir, di antaranya MS Kaban, Mayjen TNI (Purn) Sunarko, Irjen Pol (Purn) Arief Pranoto, Ahmad Yani, Kyai Sukry Fadholy, Prof. Dr Rohmat Wahab, Sayuti Asyathri, Marsekal Pertama Bastari, Habib Muchsin Alatas, Ust Alfian Tandjung, Nurhayati Ali Assegaf, Kolonel (Purn) HM Nursyam, KH Gamari Sutrisno, HM Hatta Taliwang, Yudhi Haryono, Munarman, TB Massa Jafar, Zulkifli Eko Mei, dan puluhan peserta lainnya.
Sebelum pembacaan sikap politik tersebut, Pra Kongres Bangsa Indonesia yang merupakan forum konsolidasi sebelum gelaran Kongres Bangsa Indonesia memaparkan 9 ancaman serius terhadap Indonesia akibat dari perubahan UUD 1945 yang dilakukan tahun 1999 hingga 2002 silam.
Kesembilan sektor tersebut meliputi, hukum dan pemerintahan, moneter-fiskal, industri-perdagangan, sumber daya alam-sumber daya buatan, informasi-digitalisasi, pertahanan-keamanan, lingkungan, perempuan, dan agama-kebudayaan.
Selain itu, Presidium Konstitusi yang didirikan oleh almarhum Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno itu, juga menyampaikan poin-poin addendum terhadap 37 pasal di dalam naskah asli UUD 1945.
“Materi addendum tersebut adalah upaya penyempurnaan dan penguatan terhadap konstitusi kita agar tidak memiliki celah untuk dibajak, seperti yang terjadi di era Ortde Baru,” tandas Noorsy yang juga ketua SC Kongres Bangsa Indonesia.