Sosok paling tepat mendampingi Presiden Prabowo Subianto hingga 2029 bukanlah kader partai politik, melainkan figur profesional nonparpol.
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalimantan Barat (Kalbar), Prof. M. Syarif menilai usulan ini bukan soal anti-partai, namun untuk memastikan kepentingan rakyat tidak lagi menjadi korban tawar-menawar politik segelintir elite.
"Kepentingan rakyat tidak boleh jadi korban kepentingan sekelompok orang atau politik tertentu," kata Prof. Syarif dalam keterangannya, Rabu 18 November 2026.
Prof. Syarif mengingatkan, mekanismenya sudah jelas di konstitusi. Presiden mengajukan dua nama, dan MPR yang menentukan serta memilihnya.
Masalahnya, Presiden punya kebutuhan yang tidak lepas dari berbagai kepentingan kelompok, terutama politik.
Jika Presiden memilih dari kalangan parpol, artinya pihak politik menghendaki itu. Bisa jadi ada beberapa hal yang sifatnya
negotiable dengan pihak politik, misalnya soal koalisi dan lain-lain.
"Tapi risikonya yang pertama, kita multi partai, sedikit banyak mendatangkan kegoncangan internal politik, misalnya berupa
distrust kepada Presiden. Kalau itu terjadi, artinya pemerintah takkan bebas dari kepentingan dan intervensi politik. Kalau begitu, tak ada bedanya," kata Prof. Syarif.
Artinya, jika Wapres lahir dari negosiasi partai, pemerintah justru tidak akan pernah benar-benar bebas.
Ia mengaku setuju jika Presiden mempertimbangkan Wapres dari pimpinan DPD RI. Apalagi DPD adalah jembatan kepentingan pusat dan daerah.
"Ya kalau dari DPD dalam rangka benar-benar punya peran mewakili daerah, setuju. Karena selama ini DPD terkesan apalah, fungsinya kurang," kata Prof. Syarif.
Menurut Prof. Syarif, selama ini suara daerah kurang didengar pemerintah pusat. Jika Wapres berasal dari pimpinan DPD, ia membawa mandat daerah bukan mandat partai.
Dilihat dari sisi politik, sosok dari DPD dapat menjaga stabilitas politik karena bukan dari parpol, dan tidak akan memunculkan matahari kembar.
"Walaupun sebenarnya tidak ada orang yang benar-benar lepas dari campur tangan politik," kata Rektor IAIN Pontianak 2 periode tersebut.
Pimpinan DPD RI periode 2024-2029 saat ini dipimpin oleh empat orang. Yakni Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, dan empat Wakil Ketua masing-masing GKR Hemas, Yorrys Raweyai serta Tamsil Linrung.