Ilustrasi. (Foto: Artificial Inteligence)
Kalangan akademisi hukum tata negara dan administrasi negara akan merumuskan pandangan terhadap sejumlah persoalan ketatanegaraan strategis, mulai dari penataan persyaratan pencalonan pejabat publik dalam Pemilu dan Pilkada hingga penyalahgunaan kewenangan melalui penyadapan.
Berbagai persoalan tersebut akan menjadi salah satu agenda utama Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) di Bandung, Jawa Barat pada 19-20 November 2026.
Rakernas bertema "Inklusif dalam Pemikiran, Kolaboratif dalam Tindakan, dan Kontributif dalam Pengabdian" itu akan dihadiri para guru besar, dosen, serta pengurus APHTN-HAN dari 37 provinsi.
Ketua Panitia Pelaksana Rakernas 2026, Prof Rudy menjelaskan, forum tersebut memiliki dua tujuan utama. Pertama, memperkuat soliditas organisasi dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi, khususnya di bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara.
Kedua, memperkuat kontribusi APHTN-HAN dalam merespons dinamika ketatanegaraan kontemporer, terutama persoalan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi perhatian publik.
"Agenda Rakernas tidak hanya membahas laporan perkembangan organisasi dari pengurus pusat dan wilayah, tetapi juga membagi pembahasan ke dalam sejumlah komisi," kata Prof Rudy dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 18 November 2026.
Komisi tersebut akan membahas penguatan organisasi dan pengembangan sumber daya manusia, program tridharma perguruan tinggi yang meliputi akademik, penelitian, dan pengabdian, serta isu-isu strategis ketatanegaraan.
"Isu lain yang jadi perhatian antara lain penataan persyaratan pencalonan pejabat publik dalam Pemilu dan Pilkada, penyempurnaan aturan pengunduran diri atau pemberhentian pejabat publik di tengah masa jabatan, serta mekanisme pengisian kekosongan jabatan," sambungnya.
Selain itu, forum juga akan membahas tindak lanjut sejumlah rancangan undang-undang (RUU) strategis, di antaranya RUU Pemilu, RUU Penyadapan, RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), RUU Masyarakat Adat, dan RUU Perubahan Iklim.
Persoalan lain yang turut masuk agenda pembahasan adalah ruang lingkup keuangan negara dan definisi tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara melalui penyadapan yang dikaitkan dengan isu makar, serta pengelolaan sumber daya alam dengan tetap menjamin hak menguasai negara.
Sekretaris Panitia Rakernas, Prof Tedi Sudrajat mengatakan, pemilihan isu-isu tersebut mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara serta dampaknya terhadap masyarakat luas.
"Berbagai persoalan ketatanegaraan yang berkembang belakangan ini perlu mendapatkan kajian akademik agar dapat dilihat secara objektif berdasarkan perspektif konstitusi dan negara hukum berkeadilan," jelas Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman ini.
APHTN-HAN saat ini memiliki sekitar 3.000 anggota yang terdiri dari dosen hukum tata negara dan hukum administrasi negara di seluruh Indonesia.
Setelah Rakernas, APHTN-HAN juga akan menggelar Konferensi Nasional ke-5 pada 20-22 November 2026 dengan tema "Konstitusi, Kedaulatan Ekonomi dan Negara Kesejahteraan".