Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Ahmad Dedi menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat, 8 Mei 2026. (Foto: RMOL/Abdul Rouf)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memantau keberadaan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Ahmad Dedi alias Dedi Congor, yang sudah dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik dengan alasan sakit.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, ketidakhadiran Ahmad Dedi dalam beberapa kali pemanggilan menjadi bahan analisis dan pertimbangan penyidik, termasuk kemungkinan menerbitkan surat perintah membawa.
"Apakah alasan itu memang betul-betul memiliki landasan seperti surat keterangan dokter dan sebagainya, dan tentunya juga butuh pengecekan secara langsung. Jangan sampai kemudian ini juga menjadi modus bagi yang bersangkutan untuk menunda-nunda proses penyidikan yang sedang berjalan di KPK," kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu sore, 18 November 2026.
Budi menjelaskan, penyidik juga mempertimbangkan langkah lanjutan atas ketidakhadiran Ahmad Dedi, termasuk alasan yang disampaikan setiap kali pemanggilan.
"Alasan-alasan dari yang bersangkutan semuanya dipertimbangkan, termasuk apakah nanti KPK akan menerbitkan surat perintah membawa kepada yang bersangkutan, tentu semuanya masuk di dalam analisis dan pertimbangan oleh penyidik," ujarnya.
Meski demikian, Budi mengimbau Ahmad Dedi agar kooperatif memenuhi panggilan berikutnya dan memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik untuk melengkapi alat bukti dalam pengembangan perkara Bea Cukai, khususnya dugaan penerimaan gratifikasi.
KPK, kata Budi, juga terus memantau keberadaan Ahmad Dedi. Ia turut meminta masyarakat maupun pihak-pihak yang mengetahui keberadaan Ahmad Dedi untuk menyampaikan informasi kepada KPK.
"KPK tentu memantau, memonitor ya keberadaan yang bersangkutan. Namun jika memang masyarakat juga mengetahui keberadaan dari yang bersangkutan juga dapat menyampaikan kepada KPK, termasuk pihak-pihak terkait jika memang mengetahui keberadaan saudara AD," pungkasnya.
Pengembangan penyidikan perkara ini berasal dari perkara pokok yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan DJBC.
Dalam perkara pokok, KPK mengusut dua kluster, yakni dugaan suap terkait importasi barang dan dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi yang diduga berasal dari proses kepabeanan maupun cukai.
Salah satu pengembangan sebelumnya menetapkan Gatot Heroe Hernanda sebagai tersangka. Gatot ditahan pada 26 Agustus 2026 dalam kapasitasnya sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat P2 DJBC terkait kepabeanan periode 2025-2026.
Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, Gatot diduga menerima uang sebesar Rp3,25 miliar dari total setoran Rp61,9 miliar yang diberikan pemilik Blueray Cargo, John Field, kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai selama Juli 2025 hingga Januari 2026.
Sementara itu, pengembangan penyidikan lainnya menjerat Ahmad Dedi alias Dedi Congor, mantan pejabat DJBC. Ia ditetapkan sebagai tersangka pada September 2026 karena diduga menerima aliran uang dari John Field sebesar Rp30 miliar melalui ajudannya bernama Alex.
Selanjutnya, KPK kembali menerbitkan Sprindik umum baru per Oktober 2026 terkait dengan cukai PT Djarum. Sprindik tersebut masih bersifat umum karena penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan mendalami peran pihak-pihak terkait.
Dalam pengusutan perkara ini, KPK telah menggeledah kantor Bea Cukai Kudus, kantor pusat PT Djarum di Kudus, serta enam perusahaan yang diduga terafiliasi dengan perusahaan rokok tersebut. Penyidik juga menggeledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah.
Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (BBE), serta mengamankan uang dari kantor Bea Cukai Semarang dan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah.