Berita

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Fraksi Gerindra, Sugiat Santoso. (Foto: YouTube TV Parlemen)

Politik

Kemensetneg Dimintah Bersihkan Istana dari "Orang Titipan" Listyo Sigit

RABU, 18 NOVEMBER 2026 | 17:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) diminta segera melakukan sterilisasi menyeluruh di lingkar inti kepresidenan dari personel yang diduga merupakan titipan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo.

Desakan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso dalam rapat kerja Komisi XIII DPR RI bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.

Sugiat meminta Kemensetneg meninjau ulang personel yang bertugas di lingkungan terdekat Presiden, terutama mereka yang disebut merupakan rekomendasi pejabat kepolisian pada era Listyo Sigit.


"Saya berharap saya blak-blakan saja karena ini kepentingan Partai Gerindra dan bukan hanya kepentingan Partai Gerindra, kepentingan bangsa ini. Ya kalau ada memang kemarin bahwa personalia-personalia di lingkar inti Presiden itu adalah rekomendasi Pak Kapolri zaman Listyo Sigit Prabowo, sterilkan!" tegas Sugiat.

Menurut Juru Bicara Partai Gerindra itu, evaluasi tersebut penting untuk menutup celah penyusupan yang berpotensi mengancam keamanan Presiden maupun memengaruhi arah kebijakan pemerintah.

Sugiat pun secara khusus meminta pemeriksaan dilakukan terhadap personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) hingga jajaran birokrasi di lingkungan Kemensetneg.

"Jangan ada lagi peluang pengkhianat masuk di situ. Baik Paspampres, apapun itu, bahkan di Setneg sendiri. Kan banyak ini ketika apa ya penyusunan jajaran birokrasi kementerian ada dari sini ada dari sini. Saya pikir ini harus disterilkan Pak Wamen dalam kerangka menjaga keamanan fisik seorang Presiden, menjaga bagaimana kebijakan Presiden itu tidak diinfiltrasi, tidak disusupi, dan yang paling penting ini menjaga bagaimana apa ya kebijakan itu tetap pro terhadap rakyat," katanya.

Sugiat juga menyoroti dugaan penyadapan terhadap kepala negara yang dinilainya menunjukkan lemahnya sistem pengamanan Istana. Ia meminta Kemensetneg memperkuat perangkat teknologi untuk mendeteksi ancaman penyadapan, baik melalui alat yang dipasang secara langsung maupun teknologi jarak jauh.

"Saya pikir ini yang paling penting dari tugas Kementerian Sekretariat Negara ke depan. Memastikan ini kan sebetulnya kecolongan sekali. Seorang Presiden bisa disadap berarti kan istananya tidak steril," tegasnya.

Sugiat mengaku belum mengetahui secara terperinci metode penyadapan yang digunakan. Namun, menurutnya, ketidakpastian tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi Istana untuk tidak memiliki sistem pendeteksi ancaman yang memadai.

"Saya sebetulnya belum tahu detailnya bagaimana penyadapan itu, apakah dengan meletakkan alat atau dengan teknologi jarak jauh, nggak tahu juga kita ya. Tapi itu nggak ada alasan. Seharusnya Kementerian Sekretariat Negara, Istana itu punya alat kalau itu pun teknologinya dari jauh punya alat untuk katakanlah mengetahui itu. Oh ternyata ada, katakanlah 10 km, 20 km dari sini ada satu alat yang berusaha untuk masuk menyadap informasi kita kalau memang secanggih itu. Tapi kalau sampai alat itu dititip katakanlah di dalam Istana ini kelewatan sekali," tuturnya.

Lebih jauh, Sugiat menegaskan, pengamanan Presiden harus menjadi perhatian serius agar kepala negara dapat menjalankan agenda strategis pemerintahan tanpa intervensi pihak-pihak yang berkepentingan.

"Saya pikir itu yang paling penting. Sekali lagi tolong jaga Presiden kita supaya Presiden kita itu bisa memenangkan pertarungan ini melawan oligarki rakus dan memenangkan rakyat," pungkasnya.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya