Tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, mengklaim telah memberikan uang sebesar 3,9 juta Dolar AS untuk Nahdlatul Ulama (NU).
Fahd menyampaikan klaim tersebut sembari memprotes penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia bahkan menyebut KPK telah salah menangkap dirinya.
"Kalau saya bongkar, nih gedung ini runtuh. KPK ini nggak bermarwah lagi. Kalau saya bongkar semua. Saya sudah buka setengah di Dewas. Kalau saya ketangkap hari ini, kenapa saya berani teriak begini? KPK salah tangkap. Saya ngasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama. Untuk Nahdlatul Ulama saya kasih 3,9 juta Dolar saya kasih, ya," kata Fahd kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa malam, 17 November 2026.
Fahd juga mengancam akan membongkar hal-hal yang menurutnya berkaitan dengan perkara tersebut. Namun, dalam pernyataannya, Fahd tidak merinci lebih lanjut mengenai penggunaan uang 3,9 juta dolar yang diklaim telah diberikan kepada NU.
Sebelumnya, Fahd juga telah mengungkapkan bahwa dirinya dimintai uang oleh tersangka Arif Sugiyanto hingga Rp100 miliar. Uang tersebut diminta Arif pada Agustus 2026. Meski awalnya menolak permintaan itu, Fahd mengaku akhirnya meminjamkan uang setelah Arif membawa nama salah satu petinggi yang tidak bersedia ia ungkap identitasnya.
"Betul (diminta uang Rp70 miliar). Tapi gini, Arif itu mintanya Rp100 miliar. Dari tanggal 25 Agustus, dia telepon saya, saya tolak. 26, saya tolak. 27, dia telepon bawa nama petinggi, yang nggak etis lah saya sebutkan namanya, salah satu petinggi yang disebuti sama dia. Akhirnya saya meminjamkan uang (Rp70 miliar) tersebut. Itu bener-bener saya minjemin dalam arti dana talangan NU. Dana talangan Muktamar NU," kata Fahd usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa malam, 10 November 2026.
Fahd menegaskan, uang tersebut merupakan dana talangan untuk Muktamar NU. Ia juga mengaku telah mengajukan diri sebagai saksi mahkota atau justice collaborator dalam perkara yang menjeratnya.
"Saya sudah mengajukan saksi mahkota atau justice collaborator," tuturnya.
Perkara ini diawali dengan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin, 14 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, tim KPK mengamankan 19 orang dari wilayah Jabodetabek.
Dari rangkaian OTT tersebut, KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa BBE hingga uang tunai senilai kurang lebih Rp106,3 miliar.
Uang tersebut antara lain ditemukan di rumah Arif dalam beberapa koper berwarna merah, terdiri dari Rp31,86 miliar, 2.611.500 dolar Amerika Serikat, 1.974.500 dolar Singapura, 910 Riyal Arab Saudi, dan 981 Ringgit Malaysia. Selain itu, KPK menemukan uang tunai Rp896 juta di rumah Rizal Pahlevi, Rp8 juta di rumah Zimamanun, serta Rp49,5 juta di rumah Sontang.
Setelah ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana dan kecukupan alat bukti pada tahap penyidikan, KPK kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka, yakni Lampri selaku Dirjen PPTR Kementerian ATR/BPN, Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor I, Adrianto Pitojo Adi selaku Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk.
Selanjutnya pihak swasta, yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, Muhammad Fakhry, dan Rizal Pahlevi. Mereka langsung ditahan di Rutan KPK cabang Gedung Merah Putih sejak 15 September 2026.
Dalam konstruksi perkara, kasus ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang dikelola Summarecon di Kabupaten Bogor.
Sebagian tanah tersebut diduga masih bermasalah atau bersengketa dengan sejumlah pemilik atau ahli waris sebelumnya yang diduga memegang SHM atas tanah-tanah tersebut.
Para pemilik tanah atau ahli waris kemudian mengajukan gugatan ke PTUN Bandung atas penerbitan sembilan SHGB Summarecon. Kantah Bogor kemudian mengundang ahli waris untuk mediasi. Ahli waris selanjutnya mengajukan blokir atas SHGB Summarecon, sementara gugatan di PTUN Bandung dicabut.
Dalam perkembangannya, terjadi komunikasi antara Yaser selaku perantara pihak Summarecon dengan Erwin. KPK menduga Sontang tidak bersedia membuka blokir dan melakukan pemecahan HGB tersebut kecuali mendapat arahan dari atasannya.
Yaser dan Rizal kemudian mendekati Erwin agar membantu berkomunikasi dengan Sontang untuk pembukaan blokir dan pemecahan HGB.
Pada awal Agustus 2026, diperoleh informasi bahwa untuk pembukaan blokir dan atau penerbitan sertifikat tanah Summarecon, Sontang melalui Erwin meminta fee dengan kode "dua" yang diduga sejumlah Rp2 miliar.
Pihak Summarecon kemudian hanya menyanggupi Rp1,5 miliar karena diduga masih ada pihak-pihak lain yang akan mendapatkan "fee broker" dari pengurusan tersebut.
Pada 27 Agustus 2026, Adrianto Pitojo melalui Yaser dan Rizal diduga menyerahkan uang Rp1,5 miliar kepada Erwin. Dari uang tersebut, Erwin kemudian diduga menyerahkan Rp200 juta kepada Sontang di sebuah kafe di Jakarta Selatan untuk fee pembukaan blokir dan pemecahan HGB atas pihak Summarecon.
Selain dugaan suap pengurusan HGB Summarecon, KPK juga menemukan dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi terkait mutasi-promosi jabatan dan pelayanan pertanahan lainnya.
Dalam perkara pengurusan HGB atas tanah yang dikelola PT Bela Parahyangan Investindo, KPK menduga perusahaan tersebut memberikan "uang pengurusan" kepada Erwin sebesar Rp2,1 miliar. Dari jumlah tersebut, Erwin diduga menyetorkan Rp1,8 miliar kepada Arif.
KPK juga menemukan dugaan penerimaan lainnya yang dilakukan Lampri bersama Arif sejumlah Rp8 miliar yang ditemukan dalam sembilan koper berwarna merah bertuliskan nama Lampri.
Selain itu, penyidik menemukan setoran tunai Rp10 miliar pada 7 September 2026 dari mutasi rekening Arif. KPK masih mendalami asal-usul, peruntukan, dan aliran uang tersebut.