Berita

Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah. (istimewa)

Politik

Said Abdullah: Wapres Ideal Prabowo Harus Kuat di Parlemen dan Tak Jadi Matahari Kembar

JUMAT, 13 NOVEMBER 2026 | 12:14 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Wakil presiden ideal untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto harus berasal dari kekuatan politik besar di parlemen, memiliki pengalaman di pemerintahan, serta mampu melengkapi kepemimpinan nasional tanpa menjadi pesaing presiden.

Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menilai, sosok tersebut juga harus memiliki ikatan kuat dengan presiden, memahami karakter kepemimpinannya, dan mampu membantu menyelesaikan berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.

“Idealnya calon wapres dari kelompok politik, tetapi bisa memiliki bonding penuh dengan presiden. Bisa memahami karakter presiden, dan menempatkan sekaligus tahu diri sebagai wapres,” kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 13 November 2026.


Menurut Said, calon wakil presiden sebaiknya berasal dari kekuatan politik yang memiliki posisi besar di parlemen, bahkan jika memungkinkan menjadi yang terbesar. Namun, kekuatan politik tersebut harus diimbangi dengan kecakapan dan rekam jejak dalam pemerintahan.

Dengan bekal tersebut, wakil presiden diharapkan mampu membantu presiden menjalankan pemerintahan dan mencari solusi atas berbagai persoalan strategis.

“Namun satu hal yang sangat penting, meskipun dari kelompok politik, tidak menjadi pesaing, atau matahari kembar kepemimpinan nasional,” tegasnya.

Said juga berpandangan, pasangan presiden dan wakil presiden idealnya dapat kembali berpasangan pada Pemilu 2029. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan diharapkan bisa dirasakan lebih nyata oleh masyarakat.

Selain itu, wakil presiden perlu memiliki kemampuan memetakan persoalan strategis dan menawarkan solusi kepada presiden, baik untuk kepentingan jangka pendek maupun menengah. Seluruh upaya tersebut tetap harus sejalan dengan arah politik yang ditetapkan presiden.

“Opsi ini dalam hemat saya yang paling ideal, karena pemerintahan bisa lebih fokus menyelesaikan berbagai persoalan mendasar rakyat, mampu menghadapi berbagai tantangan global, bahkan menjadikan kepemimpinan nasional sebagai kekuatan strategis pembangunan,” ujar Said.

Meski demikian, Said menegaskan bahwa keputusan mengenai sosok wakil presiden sepenuhnya berada di tangan Prabowo. Sebagai presiden, Prabowo dinilai paling memahami figur yang dibutuhkan untuk mendampinginya, dengan mempertimbangkan perjalanan dua tahun pemerintahan serta berbagai tantangan yang masih harus dihadapi ke depan.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Tokoh Muda Aceh Dorong Dasco jadi Wapres, Ini Alasannya

Minggu, 15 November 2026 | 05:39

TelkomGroup Hadirkan Kedaulatan Digital Berbasis Inovasi

Minggu, 15 November 2026 | 05:05

Membaca Kekuatan Politik Alumni HMI di Tengah Pergantian Wapres

Minggu, 15 November 2026 | 04:45

Pengunduran Diri Gibran Fondasi Kepercayaan Investor

Minggu, 15 November 2026 | 04:20

Jenderal Maruli Sambangi Sabang Tinjau Peningkatan Infrastruktur

Minggu, 15 November 2026 | 03:50

Golkar Kembangkan Kreativitas Gen-Z Lewat E-Sport MBG

Minggu, 15 November 2026 | 03:23

PLN Siap Implementasikan 15 Program Unggulan untuk Pengembangan Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 | 02:51

Prabowo: Penghematan Anggaran untuk Kepentingan Daerah dan Rakyat

Minggu, 15 November 2026 | 02:21

InfraNexia Percepat Infrastruktur AI Lewat Penambahan 1.408 KM Fiber Optik

Minggu, 15 November 2026 | 01:59

DJP Cairkan Restitusi Pajak Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026, UMKM jadi Prioritas

Minggu, 15 November 2026 | 01:42

Selengkapnya