Berita

Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth tanggapi upaya pemakzulan di DPR AS pada Selasa, 10 November 2026 (Repro)

Global

DPR AS Gagal Makzulkan Menhan Pete Hegseth

RABU, 11 NOVEMBER 2026 | 07:15 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Upaya pemakzulan Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth gagal setelah Partai Republik di DPR AS menggunakan mayoritas suaranya untuk menggagalkan langkah tersebut. Keputusan ini menjadi kemenangan politik bagi Presiden Donald Trump di tengah tekanan terhadap pemerintahannya akibat perang Iran yang berkepanjangan.

DPR AS pada Selasa, 10 November 2026, waktu setempat, memutuskan mengirimkan resolusi pemakzulan Hegseth ke Komite Kehakiman dengan hasil pemungutan suara 211 berbanding 204. Keputusan tersebut sekaligus menggagalkan rencana pemungutan suara pada Rabu untuk melanjutkan proses pengajuan dakwaan resmi terhadap kepala Pentagon itu.

Resolusi pemakzulan diajukan oleh anggota DPR dari Partai Republik, Thomas Massie, yang dikenal sebagai salah satu pengkritik Trump. Dalam usulannya, Massie menyampaikan delapan poin dakwaan terhadap Hegseth. Tuduhan tersebut antara lain mencakup tindakan menjalankan perang tanpa persetujuan Kongres, penyalahgunaan wewenang sebagai Menteri Pertahanan, serta pelanggaran terhadap Undang-Undang Kekuasaan Perang (War Powers Resolution).


Sebagian besar tuduhan berkaitan dengan keterlibatan militer AS dalam perang Iran yang telah berlangsung selama delapan bulan. Hegseth juga dituding bertanggung jawab atas operasi militer terhadap kelompok Houthi di Yaman pada 2025 serta serangan terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat penyelundupan narkoba di kawasan Karibia dan Pasifik timur. Massie menyebut serangan tersebut sebagai tindakan pembunuhan di luar proses hukum.

Menanggapi tuduhan itu, Hegseth menegaskan bahwa dirinya tidak menyesali keputusan militer yang telah diambil. Ia bahkan menyatakan siap mengulangi operasi serupa jika diperlukan.

"Saya mendukung setiap operasi tersebut. Saya bangga telah menjalankannya dan saya akan melakukannya lagi besok," kata Hegseth, dikutip dari France24, Rabu, 11 November 2026.

Hegseth sebelumnya menyebut upaya pemakzulan tersebut sebagai "lelucon" dan "pertunjukan politik". Dukungan juga datang dari Trump yang memberikan penilaian positif terhadap kinerja menteri pertahanannya. 

"Pete Hegseth mendapat nilai A plus, plus, plus," tulis Trump melalui platform Truth Social. 

Wakil Presiden JD Vance turut membela Hegseth dengan menyatakan bahwa sang menteri tidak melakukan pelanggaran yang dapat menjadi dasar pemakzulan.

Juru bicara Pentagon Sean Parnell juga menyambut hasil pemungutan suara tersebut sebagai kemenangan besar. Meski demikian, upaya pemakzulan belum sepenuhnya tertutup. Partai Republik masih menguasai mayoritas tipis di DPR hingga Januari mendatang, sebelum Partai Demokrat mengambil alih kendali Kongres. Kondisi itu membuka peluang bagi Demokrat untuk kembali mengangkat persoalan pemakzulan Hegseth setelah resmi menguasai DPR.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

UPDATE

Dana Otsus Hasilkan Baliem Global Training Center, Sekolah Berasrama di Jayawijaya

Rabu, 11 November 2026 | 02:00

PPSN 2026 Targetkan Satu Juta Peserta Pilah Sampah dan Pecahkan Rekor MURI

Rabu, 11 November 2026 | 01:40

Hormati Gibran Ingin Fight di PTUN, DPR Tetap Tindaklanjuti Usul Pemakzulan!

Rabu, 11 November 2026 | 01:22

Pahlawan Masa Kini, Sang Penjaga Amanah Publik

Rabu, 11 November 2026 | 01:01

Enam Kepala Daerah PDIP Pamer Capaian Pengelolaan Sampah

Rabu, 11 November 2026 | 00:45

Dua Kementerian Sewa Influencer, KPK Dalami Proyek Rp14,69 Miliar Perusahaan Raffi Ahmad

Rabu, 11 November 2026 | 00:25

Hidayat Nur Wahid Mundur dari Wakil Ketua MPR, Ini Sebabnya

Rabu, 11 November 2026 | 00:04

Isu Pemerasan Kasus Febrie Adriansyah Tidak Terbukti, Begini Kata Pakar

Selasa, 10 November 2026 | 23:46

PDIP: Pengelolaan Sampah harus jadi Gerakan Nyata!

Selasa, 10 November 2026 | 23:18

BNI Perkuat Jaringan Digital Demi Jamin Transaksi Puluhan Juta Nasabah

Selasa, 10 November 2026 | 21:51

Selengkapnya