Berita

Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar. (Foto: RMOL/Bonfilio)

Politik

Golkar Somasi Said Didu-Sri Radjasa

Buntut Tuduhan ke Bahlil di Kasus Penyadapan,
SELASA, 10 NOVEMBER 2026 | 16:21 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar resmi mengeluarkan somasi terhadap Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra pada Selasa, 10 November 2026.

Somasi dilayangkan terkait dugaan tuduhan yang ditujukan terhadap Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia terlibat dalam kasus penyadapan ilegal kepada Presiden Prabowo Subianto, dan menyebarkan tuduhan palsu tersebut ke media sosial.

Somasi Partai Golkar itu tertuang dalam Nomor 01/Somasi/DPP-Bakumham/11/2026 tertanggal 9 November 2026. 


"Hari ini kami menyampaikan somasi terbuka kepada Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra, berikut seluruh pihak-pihak yang telah menyebarluaskan konten-konten yang menurut kami itu belum tentu benar," kata Koordinator Tim Hukum DPP Partai Golkar, Muhamad Sattu Pali dalam konferensi pers di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat.

Sattu menjelaskan bahwa somasi terbuka itu juga atas izin dan kuasa yang diberikan langsung oleh Bahlil.

Sementara itu, Juru Bicara Tim Hukum Partai Golkar, Derek Loupatty menjelaskan bahwa Golkar menyoroti persoalan ini dari jauh hari.

"Narasi-narasi tersebut sengaja diarahkan kepada Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia," jelasnya.

Derek pun menegaskan seluruh narasi yang disampaikan Said Didu dan Sri Radjasa tidak berdasar fakta ataupun bukti pendukung. 

Sebaliknya, Derek menilai hal ini mencemarkan nama baik Bahlil dan meresahkan kader Golkar, serta bisa memicu ketidakstabilan politik nasional.

"Pernyataan Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra tersebut sangat berbahaya karena menyangkut isu yang sangat sensitif, yang berdampak pada instabilitas politik nasional dan efektivitas kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," tuturnya.

Dari somasi ini, Derek memberikan tenggat waktu 3x24 jam kepada Said Didu dan Sri Radjasa untuk meminta maaf secara terbuka.

"Dalam kurun waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan, untuk mencabut pernyataan tersebut dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada klien kami dan seluruh kader, pengurus, simpatisan Partai Golkar melalui media elektronik, cetak, dan media lainnya," tegasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Golkar Somasi Said Didu-Sri Radjasa

Selasa, 10 November 2026 | 16:21

Gibran Masih Dampingi Prabowo di Acara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional

Selasa, 10 November 2026 | 16:18

Mundur atau Dimakzulkan, Gibran Tetap Berhak Dapat Pensiun?

Selasa, 10 November 2026 | 16:05

Laksma TNI Salim Guncang Kampus Ternama di Moskwa, Ini yang Dibahas

Selasa, 10 November 2026 | 16:00

Prabowo Tak Beri Penolakan atas Niat Gibran Mundur

Selasa, 10 November 2026 | 15:58

Ketika Sebuah Bangsa Kehilangan Kepekaan Terhadap Bahaya

Selasa, 10 November 2026 | 15:55

Masa Depan PSI Makin Rumit Usai Ditinggal Tiga Elite

Selasa, 10 November 2026 | 15:52

Presiden Prabowo Harus Bersih-bersih Kabinet Usai Kasus Penyadapan

Selasa, 10 November 2026 | 15:46

Mundur dari PSI, Tiga Loyalis Jokowi Berpaling ke Prabowo

Selasa, 10 November 2026 | 15:39

Istana Benarkan Gibran Ajukan Pengunduran Diri ke Prabowo

Selasa, 10 November 2026 | 15:36

Selengkapnya