Presiden Prabowo Harus Bersih-bersih Kabinet Usai Kasus Penyadapan

Presiden Prabowo Subianto diminta mencermati perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal yang belakangan menjadi perhatian publik.

Pengamat Politik Citra Institute, Efriza menilai, Presiden perlu mempertimbangkan evaluasi terhadap jajaran kabinet apabila penyidikan nantinya menemukan keterlibatan pihak-pihak di lingkungan pemerintahan dalam jaringan penyadapan tersebut.

Menurut Efriza, pengungkapan kasus penyadapan ilegal tidak boleh hanya menyasar pelaksana teknis di lapangan, tetapi juga harus mengungkap aktor intelektual dan pihak-pihak yang menikmati hasil operasi tersebut.

"Presiden Prabowo patut mencermati perkembangan penyidikan kasus penyadapan ilegal tersebut, lalu mulai memikirkan melakukan bersih-bersih kabinet dari kemungkinan jaringan penyadapan ilegal tersebut," kata Efriza kepada RMOL, Selasa, 10 November 2026.

Ia menjelaskan, praktik penyadapan ilegal berpotensi menjadi instrumen untuk mengendalikan informasi, memetakan kekuatan politik, bahkan menekan pengambilan keputusan pemerintahan.

Jika terdapat pihak di dalam pemerintahan yang terlibat, menurutnya, persoalan tersebut dapat mengganggu efektivitas pemerintahan dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Efriza juga mengingatkan bahwa besarnya koalisi politik pendukung pemerintah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan dugaan pelanggaran hukum.

"Bagaimanapun koalisi boleh besar, tetapi tidak boleh menjadi tempat berlindung bagi praktik politik ilegal," tegasnya.

Ia menilai, persaingan kepentingan antarelite politik tetap mungkin berlangsung meskipun sebagian besar partai berada dalam koalisi pemerintahan.

Bahkan, rivalitas tersebut bisa berkaitan dengan perebutan akses kekuasaan dan pengaruh terhadap Presiden.

Karena itu, Efriza meminta proses penyidikan dilakukan secara menyeluruh agar pemerintah memiliki dasar yang jelas dalam mengambil langkah politik maupun administratif.

Ia menekankan, evaluasi kabinet harus didasarkan pada hasil pengembangan penyidikan dan fakta hukum, bukan sekadar dugaan atau kedekatan politik.

"Sikap Presiden Prabowo ke depan harus dilakukan berdasarkan pengembangan penyidikan dan fakta hukum," demikian Efriza menegaskan harapannya.