Ubedilah Badrun: Patron Jenderal Listyo Sigit Bertahun-tahun adalah Jokowi

Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menduga aksi penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara berkaitan dengan persaingan politik nasional.

Dalam membaca dugaan keterlibatan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan sejumlah pihak lainnya, Ubedilah menilai penyidik perlu mengungkap siapa aktor utama serta kepentingan di balik aktivitas penyadapan tersebut.

"Penyadapan terhadap Presiden suatu negara dalam banyak perspektif geopolitik biasanya dilakukan oleh intelijen negara lain yang didukung kekuatan global. Tetapi dalam kasus LSP ini saya cermati sebagai peristiwa khusus luar biasa karena diduga kuat dilakukan oleh mantan Kapolri dan sedang menjabat kepala kantor staf Presiden. Karena aktornya aktor elite nasional dan bagian dari pejabat negara maka dugaan kuat saya lebih dilihat sebagai agenda persaingan politik nasional," kata Ubedilah kepada RMOL, Minggu, 8 November 2026.

Ia kemudian mempertanyakan siapa pihak yang diuntungkan dari dugaan penyadapan terhadap Prabowo tersebut.

Menurut Ubedilah, salah satu aspek yang perlu ditelusuri adalah pola hubungan patron dalam lanskap politik nasional. Ia secara khusus menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam konteks hubungan politik Listyo Sigit selama bertahun-tahun.

"Pertanyaannya lalu untuk siapa LSP dkk melakukan itu semua? Saya kira penyidik yang akan lebih detail mengungkapnya. Tetapi dari perspektif politik dapat dibaca dengan pola patron. Bahwa patron LSP bertahun-tahun adalah Jokowi yang saat itu menjabat sebagai presiden. Rasanya tidak mungkin LSP nekat melakukan itu semua kecuali atas perintah patronnya," tegasnya.

Lebih jauh, Ubedilah menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan tindakan berisiko karena Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan sekaligus kepala negara.

Ia juga menduga aktivitas tersebut bukan untuk kepentingan negara, melainkan berkaitan dengan kepentingan politik pihak tertentu.

"Langkah penyadapan LSP dkk ini adalah langkah nekat dan gila karena yang disadap atasannya sendiri sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dan langkah penyadapannya bukan untuk kepentingan negara tetapi dapat dianalisis dan diduga kuat untuk kepentingan politik patronnya," pungkasnya.