Penyadapan Presiden Prabowo Biang Kerok Ekonomi Tidak Stabil

Roda ekonomi Usaha Kecil Menengah Pedagang Kaki Lima (UKM PKL) membutuhkan stabilitas nasional yang kokoh, demikian juga ekonomi Indonesia.

Namun faktanya, selama dua tahun terakhir terjadi pasang surut gelombang ekonomi rakyat kecil. Bahkan omzet dan pendapatan UKM PKL menurun di semua kawasan ekonomi strategis dan sentra ekonomi rakyat.

Demikian dikatakan Ketua Umum Dewan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Usaha Kecil, Mikro, Dan Pedagang Kaki Lima Indonesia Merah Putih (DPP APKLI MP), Ali Mahsun usai melantik kepengurusan DPP APKLI MP periode 2026-2031 di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta, Minggu 8 November 2026.

Ali melihat bahwa kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan Listyo Sigit Prabowo cs merupakan dalang nyaris terpuruknya ekonomi Indonesia

"Untuk itu para pelaku penyadapan harus diusut tuntas, dan dihukum mati, kenapa? Karena menjadi biang kerok ekonomi rakyat dan ekonomi nasional bergerak ‘stagnan’, tidak stabil. Bahkan hampir terpuruk," kata Ali.

Lebih dari itu, kata Ali, kasus penyadapan tersebut telah mengancam keamanan dan kedaulatan negara.

APKLI MP juga mendukung Presiden Prabowo menghukum seberat-beratnya para komparador pengeruk kekayaan SDA Indonesia, yang semestinya menjadi jaminan rakyat dan bangsa ini hidup sejahtera secara berkeadilan

Dalam kesempatan yang sama disalurkan “Sedekah Keselamatan Nusantara Indonesia”. Yaitu berupa Beasiswa Anak UKM PKL Indonesia, untuk siswa SD sebesar Rp500 ribu, siswa SMP Rp600 ribu, dan siswa SMA Rp750 ribu.

Kedua, penyaluran bantuan modal usaha ke PKL kopi keliling dan asongan masing-masing sebesar Rp1 juta. Ketiga, penyaluran santunan yatim piatu sebesar Rp250 ribu per anak.

Penyerahan bantuan ini sebagai simbol kepedulian sosial dari organisasi terhadap sektor informal yang menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan.

Selain itu, selepas pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan agenda rapat kerja (Raker). Sesi Raker ini fokus pada pemaparan program kerja dari masing-masing bidang, sinkronisasi lintas sektor, hingga perumusan dan penetapan hasil kerja organisasi.

Hasil Raker DPP APKLI 2026-2031 akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APKLI MP tahun 2026 pada 9 Desember 2026 di Jakarta.