Pelantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri oleh Presiden Jokowi. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Lukas)
Isu di balik penangkapan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan beberapa Pati Polri lainnya buntut kasus penyadapan ilegal kepada Presiden Prabowo Subianto terus menggelinding di publik.
Masyarakat menganggap bahwa LSP sebagai orang yang tegak lurus dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak mungkin bergerak tanpa perintah.
Ketua Umum Gerakan Muda (Gema) Nasional, Eko Saputra, mendesak aparat penegak hukum segera memberikan klarifikasi secara transparan dan tidak boleh ada satu pun kekuatan politik yang menghalangi mengungkap kebenaran di kasus ini.
"Jangan sampai pergantian presiden hanya menjadi pergantian wajah, sementara pola kekuasaan dan pengaruh politik lama tetap bercokol di balik institusi negara. Demokrasi tidak boleh berubah menjadi panggung estafet kekuasaan keluarga dan kelompok elite, harus dibongkar segera bayang-bayang kekuasaan Jokowi yang merugikan rakyat," tegas Eko dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu, 4 November 2026.
Menurut dia, publik berhak mempertanyakan berbagai persoalan yang muncul pada masa tersebut, termasuk independensi institusi penegak hukum, penggunaan kewenangan negara, serta dugaan pengaruh politik di dalam birokrasi dan lembaga negara.
"Kami ingin mengingatkan Jokowi, bahwa jabatan presiden bukan warisan pribadi dan negara bukan perusahaan keluarga. Setelah tidak lagi menjabat, seluruh kebijakan dan keputusan selama berkuasa tetap menjadi bagian dari sejarah yang wajib dipertanggungjawabkan secara politik dan hukum apabila ditemukan pelanggaran," imbuhnya.
GEMA Nasional juga menyoroti persoalan politik dinasti yang menjadi perdebatan publik setelah Gibran Rakabuming Raka menjabat sebagai Wakil Presiden RI.
Sambung Eko, demokrasi Indonesia tidak boleh terjebak dalam situasi ketika kekuasaan politik seolah menjadi ruang yang hanya dapat dinikmati oleh lingkaran keluarga dan kelompok tertentu.
"Kami tidak mempersoalkan hak politik seseorang untuk menjadi pejabat negara sepanjang memenuhi konstitusi. Tetapi kami menolak keras apabila demokrasi dikerdilkan menjadi arena reproduksi kekuasaan keluarga. Negara ini memiliki jutaan anak bangsa yang memiliki kapasitas, integritas, dan kemampuan untuk memimpin," jelasnya.
“Jokowi harus memahami bahwa sejarah tidak hanya mencatat pembangunan dan pencapaian, tetapi juga akan mencatat setiap kontroversi, kebijakan, dan keputusan politik selama kekuasaannya. Gibran juga harus membuktikan bahwa jabatan yang diembannya benar-benar dijalankan untuk kepentingan rakyat, bukan menjadi simbol keberlanjutan pengaruh politik keluarga," tambah Eko.
GEMA Nasional mendesak agar setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan pada masa pemerintahan Jokowi diperiksa berdasarkan bukti dan mekanisme hukum yang berlaku.
Ia meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan komitmen nyata terhadap demokrasi, reformasi kelembagaan, dan kepentingan rakyat serta menolak segala bentuk praktik politik dinasti, oligarki, dan penyalahgunaan kekuasaan yang merusak prinsip kesetaraan dalam demokrasi.
"Kami tidak ingin Indonesia menjadi negara yang presidennya berganti, tetapi pola kekuasaannya tidak pernah berubah. Rakyat memilih pemimpin untuk mengurus negara, bukan untuk membangun kerajaan politik," ungkapnya.
"Jangan sampai rakyat hanya dijadikan alat legitimasi ketika pemilu, sementara setelah kekuasaan diperoleh, kepentingan elite dan lingkaran keluarga justru menjadi prioritas," pungkasnya.
