Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPP AMPI) sekaligus Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda. (Foto: Website Fraksi Golkar)
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPP AMPI), Zigo Rolanda, mendukung instruksi Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang melarang pengiriman komoditas sumber daya alam (SDA) melalui pelabuhan perantara di negara lain.
Zigo menilai kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia sekaligus memastikan penerimaan negara dari ekspor komoditas tambang dan energi dapat tercatat secara optimal.
"Instruksi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar ekspor komoditas tambang dan gas tidak lagi transit di negara perantara adalah sikap yang sangat tepat dan bernyali untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia,” kata Zigo saat dihubungi, Selasa, 3 November 2026.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Golkar itu menjelaskan, Indonesia memiliki kekayaan SDA yang melimpah. Namun, praktik pengiriman komoditas melalui negara perantara selama ini dinilai belum memberikan manfaat maksimal bagi penerimaan negara.
Menurutnya, pengiriman langsung dari Indonesia ke negara tujuan akan memperkuat pencatatan neraca perdagangan, penerimaan devisa, serta pajak yang masuk ke kas negara.
“Kita ini negara besar dan berdaulat. Barang kita yang punya, kekayaan alam kita yang punya, maka ekspor harus langsung dari Indonesia ke negara tujuan agar pencatatan neraca perdagangan serta penerimaan devisa dan pajak masuk penuh ke kas negara," tegas Zigo.
Politisi muda Golkar ini juga menilai praktik pengiriman melalui negara perantara berpotensi melemahkan posisi tawar Indonesia, baik secara geopolitik maupun ekonomi.
"Jangan biarkan kedaulatan ekonomi kita diatur-atur atau dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Dengan pengiriman langsung, wibawa bangsa terjaga dan nilai tambah transaksi tercatat penuh untuk kesejahteraan 280 juta rakyat Indonesia," lanjutnya.
Selain mendukung kebijakan ekspor langsung, Zigo turut mengapresiasi dua kebijakan strategis Bahlil lainnya yang disampaikan dalam forum Minerba Convex 2026.
Ia menyoroti pentingnya aturan afirmatif yang memprioritaskan pengusaha daerah, badan usaha milik daerah (BUMD), dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP), termasuk keterlibatan kontraktor lokal.
Zigo menilai kebijakan tersebut dapat membuka ruang lebih besar bagi masyarakat daerah untuk berperan aktif dalam pembangunan ekonomi di wilayahnya sendiri.
Menurutnya, masyarakat daerah tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pengelolaan kekayaan alam, tetapi harus menjadi pelaku utama yang turut menikmati manfaat ekonomi dari aktivitas pertambangan.
Di sisi lain, Zigo menilai penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) juga penting untuk mencegah kelebihan pasokan dan menjaga stabilitas harga komoditas nasional.
Ia turut mendukung agar pembangunan smelter ke depan difokuskan pada pengolahan produk jadi atau produk akhir, sehingga nilai tambah komoditas dapat dimaksimalkan di dalam negeri.
"Momentum Minerba Convex 2026 ini harus kita perkuat bersama, kita harus dukung apa yang dilakukan Menteri Bahlil. Sinergi Kementerian ESDM, pemerintah daerah, dan pelaku usaha adalah kunci membangun tata kelola pertambangan yang mandiri dan adil untuk rakyat," demikian Zigo menutup.
Bahlil dalam pernyataan sebelumnya meminta agar seluruh ekspor produk energi dan mineral dikirim langsung ke negara tujuan, tanpa melalui negara perantara.
”Saya perintahkan jangan lagi ada pengiriman sumber daya alam lewat transit negara tertentu. Enggak boleh lagi sumber daya alam dari sektor ESDM, mau kirim barang ke China, tidak boleh mampir di negara yang itu. Langsung saja,” ujar Bahlil dalam pembukaan Minerba Convex 2026 di Jakarta, Senin, 2 November 2026.
Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan, Bahlil menginstruksikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM serta Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) agar pengiriman ekspor gas alam cair (LNG) dilakukan langsung ke negara tujuan.
Dengan demikian, LNG yang diekspor ke Jepang dan Korea Selatan juga harus dikirim secara langsung tanpa melalui negara perantara.
