Pergantian Wakil Presiden tidak cukup hanya mengantongi kehendak Presiden Prabowo Subianto. Peta kepentingan partai politik, persaingan menuju Pemilu 2029, hingga potensi perlawanan kelompok pendukung Joko Widodo menjadi tantangan besar untuk mewujudkan pergantian Gibran Rakabuming Raka.
Guru Besar Universitas Airlangga, Prof Henri Subiakto, menjelaskan, membangun konsensus dalam lanskap politik Indonesia yang multipartai dan multipartisan membutuhkan kompromi yang kompleks. Pergantian Wapres bukan sekadar mencari sosok pengganti, melainkan juga merumuskan ulang keseimbangan kekuasaan di lingkar koalisi pemerintah.
Jabatan Wapres, lanjut Henri, bukan hanya simbol, melainkan representasi nyata pembagian kekuasaan atau power-sharing. Karena itu, penentuan calon berpotensi menyisakan kekecewaan bagi kelompok politik yang tidak terakomodasi.
Kekuatan politik yang tersisih, menurutnya, dapat menuntut kompensasi melalui berbagai posisi strategis, mulai dari kursi kementerian, pimpinan komisi DPR, hingga jabatan di lembaga negara.
Situasi semakin rumit karena elite koalisi memiliki beragam kepentingan dan faksi, termasuk kelompok loyalis Prabowo, jejaring pengaruh Joko Widodo, serta kekuatan politik lainnya. Keputusan mengenai calon Wapres berpotensi memicu kecemburuan yang berujung pada melemahnya dukungan terhadap pemerintah.
Selain itu, partai-partai politik juga akan memperhitungkan peta kontestasi menuju Pemilu 2029. Dukungan untuk mengawal pemerintahan Prabowo hingga akhir periode, kata Henri, tidak otomatis berarti seluruh partai sepakat dengan sosok Wapres yang akan mendampinginya.
“Karena sosok yang dipilih sebagai wapres berpotensi tumbuh menjadi kekuatan besar sekaligus rival baru di masa depan. Partai-partai tentu berhitung cermat untuk itu. Tidak akan membesarkan ‘anak macan’ yang bisa membahayakan kepentingan mereka,” ujarnya, Selasa, 3 November 2026.
Henri menilai, calon Wapres harus memenuhi sejumlah kriteria sekaligus, yakni loyal kepada Prabowo, dapat diterima berbagai kekuatan politik, menjaga soliditas koalisi, serta memiliki tingkat penerimaan yang tinggi dengan resistensi minimal.
Mempertemukan seluruh kepentingan tersebut tanpa kompromi politik yang besar, menurutnya, nyaris mustahil. Prabowo pun tidak bisa hanya mengandalkan kehendaknya sendiri tanpa konsensus yang memadai.
Belum lagi, proses ketatanegaraan yang diperlukan untuk memberhentikan Wapres memiliki tahapan dan persyaratan konstitusional tersendiri. Di sisi lain, sebagian besar partai koalisi dapat memilih mempertahankan status quo demi menjaga stabilitas pemerintahan. Henri juga menyoroti kemungkinan penolakan dari Jokowi dan pendukungnya terhadap pergantian Gibran.
Atas berbagai pertimbangan itu, Henri menyebut keputusan mengenai kelanjutan polemik posisi Wapres pada akhirnya bergantung pada kemampuan dan keberanian Prabowo dalam mengelola dinamika politik.
Ia bahkan mengemukakan opsi agar jabatan Wapres dibiarkan kosong hingga 2029 jika pergantian dinilai terlalu rumit. Menurutnya, Indonesia pernah mengalami periode tanpa Wapres.
“Jalan tengah yang lebih mudah, turunnya wapres tidak harus ada pengganti. Biarkan kursi wapres kosong hingga 2029. Toh Indonesia tanpa Wapres sudah beberapa kali terjadi,” kata Henri.
Meski demikian, Henri menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak semestinya dibiarkan tanpa tindak lanjut. Ia mendorong elite politik mengambil langkah melalui proses ketatanegaraan yang berlaku agar putusan MK dan MA tidak sekadar menjadi polemik berkepanjangan.
“Yang penting elit politik berani mengambil langkah signifikan dan menempuh proses penurunan Wapres daripada Putusan MK dan MA diambangkan dan tidak ditindaklanjuti. Jika itu yang dilakukan, sama saja menolerir rekayasa dan ketidakjujuran dalam proses ketatanegaraan Indonesia,” pungkasnya.
