Prabowo Diminta Perkuat Ekonomi Syariah jadi Motor Kemandirian Daerah

Penguatan ekonomi syariah dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai memiliki peran krusial dalam memperkuat kemandirian daerah. Visi ini selaras dengan arah pembangunan Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita, yang menempatkan kemandirian dan pemerataan ekonomi sebagai agenda prioritas nasional.

Komitmen ini disuarakan secara tegas dalam Forum Diskusi Green Nagan bertajuk "Ekonomi Syariah dan Kemandirian Daerah Istimewa" yang digelar di Green Nagan Cafe dan Resto, Kabupaten Nagan Raya, Sabtu, 31 Oktober 2026.

Direktur Green Nagan, Ihsan Satria, mengungkapkan bahwa kegiatan yang diikuti oleh elemen pelajar, mahasiswa, dan pelaku UMKM ini dirancang untuk membumikan nilai-nilai ekonomi syariah agar tidak sekadar bergaung sebagai konsep di atas kertas.

"Momentum dua tahun Asta Cita ini menjadi kesempatan bagi kita untuk melihat bagaimana agenda pembangunan nasional dapat diterjemahkan menjadi gerakan nyata di daerah. Kami ingin mendorong generasi muda dan pelaku UMKM agar semakin memahami ekonomi syariah sebagai prinsip yang bisa diterapkan dalam kegiatan ekonomi sehari-hari," tegas Ihsan dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Senin, 2 November 2026.

Ihsan turut mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo yang konsisten mendorong kemandirian ekonomi kerakyatan dan pembangunan dari bawah. Menurutnya, hal ini menjadi momentum emas bagi Aceh untuk memaksimalkan potensi lokal dan kekhususannya.

"Di era pemerintahan Presiden Prabowo, peluang pengembangan ekonomi syariah dan kemandirian daerah semakin terbuka. Harapannya, berbagai agenda pembangunan inklusif ini dapat diwujudkan secara optimal hingga menyentuh masyarakat di daerah," tuturnya.

Lebih lanjut, Ihsan menekankan bahwa ekonomi syariah bukan sebatas sistem keuangan, melainkan pilar yang menjamin nilai keadilan, transparansi, dan kebermanfaatan umat. Untuk mewujudkannya, kolaborasi lintas sektor sangat mutlak dibutuhkan.

"Aceh memiliki kekhususan dan potensi besar. Karena itu, perlu keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, akademisi, hingga pelaku usaha, untuk membangun ekonomi daerah yang mandiri, produktif, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat," pungkas Ihsan.