Berita

Konser Andrea Bocelli di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu, 31 Oktober 2026. (Foto: Istimewa)

Parlemen

PKS Minta Pramono Evaluasi Konser Andrea Bocelli

SENIN, 02 NOVEMBER 2026 | 01:17 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengevaluasi rencana konser Andrea Bocelli di JIExpo Kemayoran pada 3 November 2026. 

Permintaan PKS tersebut menyusul keberatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan masyarakat terkait dugaan rekam jejak penyanyi tenor asal Italia tersebut yang dikaitkan dengan penggalangan dana untuk militer Israel.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli mendesak Pemprov DKI berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan kepolisian untuk meninjau kembali penyelenggaraan konser tersebut, termasuk kemungkinan pembatalan melalui mekanisme hukum yang berlaku.


“Fraksi PKS mendukung aspirasi MUI dalam membela rakyat Palestina," kata Taufik dalam keterangannya, Minggu, 1 November 2026.

Menurut Taufik, dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina harus menjadi pertimbangan dalam kebijakan pemerintah, termasuk ketika memberikan dukungan terhadap kegiatan internasional.

Taufik menegaskan, informasi mengenai dugaan keterlibatan Andrea Bocelli dalam kegiatan penggalangan dana yang mendukung militer Israel perlu ditelaah secara cermat. Pemerintah juga diminta memberikan ruang klarifikasi kepada pihak-pihak terkait sebelum mengambil keputusan.

“Pertimbangan pariwisata dan ekonomi kreatif harus berjalan bersama tanggung jawab kemanusiaan serta komitmen Indonesia menentang penjajahan,” kata Taufik.

Selain meminta evaluasi penyelenggaraan konser Andrea Bocelli, Fraksi PKS mendesak Pemprov DKI Jakarta menjelaskan secara terbuka ada atau tidaknya dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan tersebut.

Dukungan yang dimaksud meliputi rekomendasi, kerja sama promosi, penggunaan fasilitas milik daerah, pembiayaan melalui APBD, pembelian tiket, hingga keterlibatan sponsor dari badan usaha milik daerah (BUMD).

“Apabila ada dukungan Pemprov atau BUMD, publik berhak mengetahui dasar keputusan, nilai, sumber dana, dan pihak yang menyetujuinya. Kami meminta penjelasan berdasarkan dokumen agar pengawasan dapat dilakukan secara objektif,” kata Taufik.

Fraksi PKS meminta setiap bentuk dukungan pemerintah daerah, apabila memang ada, dievaluasi dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, tata kelola pemerintahan, kewajiban hukum, serta konsekuensi perjanjian yang telah berlaku.

Taufik juga mendorong Pemprov DKI membuka dialog dengan MUI, penyelenggara konser, dan instansi terkait. Menurut dia, pemerintah perlu menyampaikan pertimbangan dan keputusan secara transparan, sekaligus menjaga keselamatan masyarakat serta menghormati penyampaian pendapat secara damai.

Fraksi PKS turut mengapresiasi perhatian dan kritik masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Aspirasi tersebut, kata Taufik, perlu ditindaklanjuti melalui permintaan penjelasan, pemeriksaan dokumen, dan rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Mengingat jadwal konser yang semakin dekat, Fraksi PKS meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan jawaban tertulis paling lambat 2 November 2026.

Penjelasan tersebut akan menjadi bahan bagi DPRD untuk menentukan langkah pengawasan selanjutnya terhadap rencana penyelenggaraan konser Andrea Bocelli di Jakarta.

“Kami menghargai perhatian dan kritik masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi DPRD. Aspirasi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui permintaan penjelasan, pemeriksaan dokumen, dan rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Taufik.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya