Berita

Willie Salim dan Raffi Ahmad. (Foto: Instagram)

Politik

Cancel Culture RANS-Willie Salim Contoh Kemarahan Publik

MINGGU, 01 NOVEMBER 2026 | 17:41 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Fenomena boikot atau cancel culture yang menimpa Raffi Ahmad (RANS) dan kreator konten Willie Salim menjadi pelajaran bagi pejabat maupun figur publik agar lebih berhati-hati dalam bersikap dan berbicara di ruang digital.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rahmat Saleh menilai kemarahan publik terhadap keduanya tidak lepas dari kehadiran mereka dalam acara Deklarasi Sumpah Pemuda di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2026.

Menurut Rahmat, pejabat dan figur publik harus memiliki kepekaan lebih dalam menyikapi situasi yang berkembang di tengah masyarakat. Terlebih, ketika publik sedang menghadapi persoalan sensitif seperti bencana lingkungan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).


"Di era digital dan media sosial sekarang memang kita sebagai pejabat publik dan publik figur harus lebih hati-hati dalam bertindak, berucap, kemudian memberikan pernyataan," ujar Rahmat saat dihubungi Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL, Minggu, 1 November 2026.

Ia mengingatkan, tindakan maupun pernyataan yang tidak mempertimbangkan kondisi masyarakat berpotensi memicu polemik dan menyinggung perasaan publik.

"Agar jangan menjadi isu sensitif yang bisa menyinggung masyarakat dalam kondisi sedang terjadi masalah lingkungan," katanya.

Rahmat mencontohkan situasi karhutla yang membuat masyarakat diliputi kekhawatiran. Dalam kondisi seperti itu, figur publik dituntut lebih peka agar aktivitas maupun pernyataannya tidak dianggap mengabaikan persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.

Menurutnya, kemarahan publik di era media sosial dapat berkembang menjadi aksi pemboikotan hingga pemberian sanksi sosial secara digital. Dampaknya bahkan tidak hanya dirasakan figur publik yang bersangkutan, tetapi juga pihak lain yang terkait.

"Ini bisa berdampak terhadap aksi pemboikotan, kemudian memberikan sanksi digital terhadap publik figur dan bisa berdampak kepada masyarakat secara umum. Nah, ini menjadi bahan evaluasi bagi kita," pungkas Rahmat.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya