Berita

Menu Makan bergizi gratis (MBG) yang disiapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (Foto: Kantor Komunikasi Kepresidenan)

Hukum

SDR Kritik Insentif Rp1 Triliun untuk Pemda Pendukung Program MBG

MINGGU, 01 NOVEMBER 2026 | 09:26 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, mengkritik rencana pemerintah pusat memberikan insentif fiskal sebesar Rp1 triliun kepada pemerintah daerah (pemda) yang dinilai berhasil menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hari mengaku heran dengan kebijakan tersebut. Menurutnya, program MBG semestinya menjadi sarana agar alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat sampai secara langsung kepada masyarakat.

"Tapi pada praktiknya tidak seperti yang diharapkan, malah jadi bancakan oknum ‘pemburu rente’ yang mengambil keuntungan dari MBG," kata Hari kepada RMOL, Minggu, 1 November 2026.


Ia tidak setuju jika pemerintah pusat memberikan insentif sebesar Rp1 triliun kepada pemda yang menyukseskan program MBG. Menurutnya, anggaran tersebut lebih baik dialihkan untuk program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Kemudian muncul lagi program lomba sukseskan MBG, dan baiknya program lomba dialihkan untuk program yang bermanfaat langsung ke masyarakat," ujarnya.

Hari menilai pemberian insentif tersebut rawan dimanfaatkan sebagai bahan bancakan pejabat. Sebab, pejabat memiliki kewenangan dalam penggunaan anggaran negara.

"Pejabat kita gampang membuat program karena sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari APBN. Sehingga, usulan mudah tanpa memperhitungkan dampak dari program tersebut," katanya.

Ia menegaskan, masyarakat lebih membutuhkan program pemerintah yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.

"Masyarakat butuh program pemerintah yang menyentuh langsung ke piring-piringnya di rumah," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya