SDR Kritik Insentif Rp1 Triliun untuk Pemda Pendukung Program MBG

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, mengkritik rencana pemerintah pusat memberikan insentif fiskal sebesar Rp1 triliun kepada pemerintah daerah (pemda) yang dinilai berhasil menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hari mengaku heran dengan kebijakan tersebut. Menurutnya, program MBG semestinya menjadi sarana agar alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat sampai secara langsung kepada masyarakat.

"Tapi pada praktiknya tidak seperti yang diharapkan, malah jadi bancakan oknum ‘pemburu rente’ yang mengambil keuntungan dari MBG," kata Hari kepada RMOL, Minggu, 1 November 2026.

Ia tidak setuju jika pemerintah pusat memberikan insentif sebesar Rp1 triliun kepada pemda yang menyukseskan program MBG. Menurutnya, anggaran tersebut lebih baik dialihkan untuk program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Kemudian muncul lagi program lomba sukseskan MBG, dan baiknya program lomba dialihkan untuk program yang bermanfaat langsung ke masyarakat," ujarnya.

Hari menilai pemberian insentif tersebut rawan dimanfaatkan sebagai bahan bancakan pejabat. Sebab, pejabat memiliki kewenangan dalam penggunaan anggaran negara.

"Pejabat kita gampang membuat program karena sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari APBN. Sehingga, usulan mudah tanpa memperhitungkan dampak dari program tersebut," katanya.

Ia menegaskan, masyarakat lebih membutuhkan program pemerintah yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.

"Masyarakat butuh program pemerintah yang menyentuh langsung ke piring-piringnya di rumah," pungkasnya.