Berita

Wakil Menteri Pertanian M. Saleh Mustafa. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Pemerintahan

200 Ribu Hektare Lahan Terindikasi Tumpang Tindih, Wamentan Usul Ini

SABTU, 31 OKTOBER 2026 | 12:22 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Kementerian Pertanian mengidentifikasi sekitar 200.000 hektare lahan yang terindikasi tumpang tindih dengan peta dari sejumlah sektor. 

Pemerintah mengusulkan penyatuan peta untuk mengidentifikasi lahan yang izinnya tidak lagi berlanjut atau tidak produktif agar dapat dimanfaatkan bagi kepentingan petani.

Wakil Menteri Pertanian M. Saleh Mustafa menjelaskan bahwa pencocokan peta yang dilakukan Kementerian Pertanian menemukan irisan dengan peta mineral dan batu bara (minerba), kehutanan, hingga pengairan.


"Kita dari Pertanian meng-overlay kira-kira ada sekitar 200.000 hektare," kata Saleh di Hotel Tribrata, Jakarta Selatan, Sabtu, 31 Oktober 2026.

Ia menyarankan agar peta dari berbagai sektor diintegrasikan sehingga pemerintah memiliki acuan yang sama dalam menentukan pemanfaatan lahan.

"Sehingga saya kemarin menyarankan agar semua peta ini dijadikan satu," ujarnya.

Menurut Saleh, integrasi data tersebut dapat membantu pemerintah mengidentifikasi lahan pertambangan yang izinnya tidak lagi berlanjut maupun hak guna usaha (HGU) yang tidak produktif.

"Mungkin ada HGU-HGU yang tidak produktif, nah itu bisa kita ambil alih untuk digunakan untuk masyarakat, untuk rakyat, untuk petani," tuturnya.

Saleh juga menyoroti persoalan pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Ia menilai ketergantungan pada impor menjadi salah satu persoalan yang perlu diatasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

Ia mencontohkan kewajiban importir bawang putih untuk membangun kawasan produksi dalam negeri, yang menurutnya belum berjalan sesuai aturan.

"Aturannya ada, kenyataannya tidak," kata Saleh.

Karena itu, penyatuan data lahan menjadi salah satu hal yang perlu didorong agar pemanfaatan tanah dapat lebih efisien. Saleh menegaskan kembali pentingnya membangun basis data pertanahan yang terintegrasi.

"Jadi satu data ya tentang tanah kita," pungkasnya.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya