Kepala BGN Sudaryono (Foto: Bakom RI)
Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan 5.000 hingga 10.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerapkan metode Makan Bergizi Gratis (MBG) prasmanan hingga akhir 2026.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, uji coba metode MBG prasmanan telah diterapkan di 66 dapur dan akan diperluas ke sekitar 230 dapur tambahan.
Hasil pelaksanaan tahap awal dinilai positif karena belum ditemukan kasus keracunan. BGN pun menargetkan penerapan metode tersebut dapat diperluas secara bertahap ke ribuan dapur lainnya.
“Target saya adalah sampai dengan akhir tahun, untuk mengurangi keracunan, makanan-makanan rusak, gangguan kesehatan, dan paling diminati oleh siswa ini, maka kami berharap sampai dengan akhir tahun, kita bisa implementasi MBG Prasmanan ini 5.000 sampai dengan 10.000 dapur sudah bisa mengimplementasikan ini,” ujar Sudaryono dalam keterangannya, Kamis, 29 Oktober 2026.
Dia menjelaskan, sistem prasmanan yang dikembangkan BGN tidak mengharuskan seluruh siswa berkumpul di satu tempat untuk mengambil makanan.
Penyajian dilakukan langsung di setiap kelas berdasarkan jumlah siswa sehingga makanan dapat disantap dalam kondisi hangat tanpa perlu dipanaskan kembali di sekolah. Suhu makanan juga dijaga minimal 60 derajat.
“Kalau di kelas ada 30 orang, dia bawa 30 porsi nasi, sayur, lauk, ditaruh di kelas, dia sajikan, dia makan, dia beresin, kemudian selesai. Jadi hangat-hangat, enggak perlu diangetin karena dibawanya hangat-hangat, dijaga suhunya di 60 derajat minimal,” kata Sudaryono.
Selain menjaga kualitas makanan, metode ini memungkinkan siswa menambah porsi apabila masih lapar, selama makanan tambahan yang tersedia tetap sesuai dengan ketentuan porsi dan kebutuhan gizi.
BGN berharap mekanisme tersebut membuat makanan yang disediakan dapat dikonsumsi lebih optimal sekaligus menekan potensi makanan tersisa.
“Jadi orangnya dapat porsi sesuai dengan takaran gizinya tapi masih ada spare, nah spare-nya itu orang bisa, kalau masih lapar bisa nambah jadi ini, so far so good dan kami ingin ini mandatory, harus dilaksanakan seluas-luasnya terhadap semua dapur dan semua sekolah,” jelasnya.
Untuk sekolah dengan jumlah siswa besar, seperti mencapai 3.000 orang, dapur dapat dibangun di lingkungan sekolah. Sementara itu, sekolah dengan jumlah siswa lebih sedikit, misalnya di bawah 1.000 orang, akan dilayani melalui dapur terpusat (central kitchen).
Sudaryono menambahkan, konsep tersebut mengacu pada praktik penyediaan makanan di sejumlah negara, termasuk Jepang dan negara-negara Eropa.
“Ini adalah best practice yang kami belajar dari banyak negara dan beberapa negara salah satunya Jepang, kemudian ada dari Eropa juga kami lihat, caranya sama. Jadi sebetulnya ini best practice bukan karangan saya,” pungkasnya.
