Berita

Pulau Panjang Besar di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. (Foto: Istimewa)

Nusantara

Penting Dialog dan Transparansi dalam Pengelolaan Pulau Panjang Besar

KAMIS, 29 OKTOBER 2026 | 13:07 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pulau Panjang Besar di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, menjadi sorotan setelah unggahan akun X Nguy?n V?n Kiên (@NguynVnKinvpa1) mengungkap dugaan persaingan kepentingan politik dan ekonomi dalam rencana pengembangan pulau tersebut.

Dalam unggahannya, akun tersebut menyebut adanya pertarungan antar proksi dua kelompok politik yang disimbolkan sebagai “Gajah” dan “Garuda”. Namun, klaim tersebut belum terverifikasi secara independen dan memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

Unggahan tersebut menelusuri penjajakan kerja sama yang disebut berlangsung sejak 2023, ketika Bupati Administrasi Kepulauan Seribu saat itu, Junaedi, melakukan kunjungan ke Kantor Perwakilan Republik Seychelles.


Pada 5 September 2023, Duta Besar Seychelles untuk ASEAN, Nico Barito dikabarkan melakukan kunjungan lapangan bersama jajaran pemerintah daerah. Kegiatan itu dilanjutkan dengan rapat koordinasi pada 3 Oktober 2023.

Dalam pemberitaan terkait kunjungan tersebut, Nico menyoroti potensi pariwisata Kepulauan Seribu.

“Seychelles adalah negara kepulauan yang ada di Lautan Hindia, sebagai negara yang memiliki pulau, jadi kita sama-sama berbagi pengalaman. Yang berbeda kita Negara, sementara Kepulauan Seribu masih Kabupaten bagian dari Pemprov DKI,” kata Nico.

Ia juga menyampaikan harapannya terhadap pengembangan pariwisata di Kepulauan Seribu.

“Saya takjub, di DKI masih banyak mangrove. Saya kira hanya pembangunan saja. Saya sangat mendambakan Kepulauan Seribu ada pulau wisata seperti di pulau kami, saya yakin pendapatan daerah juga akan meningkat,” kata Nico.

Unggahan itu selanjutnya mengaitkan penjajakan tersebut dengan PT RNJ dan menyebut adanya ketertarikan investasi dari Dirgayuza Setiawan, yang disebut sebagai Asisten Khusus Presiden. Informasi mengenai status kerja sama dan proses pengelolaan pulau masih memerlukan verifikasi resmi.

DPRD: Investasi Harus Berpihak kepada Masyarakat

Menanggapi wacana pengembangan Pulau Panjang Besar, Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta sekaligus anggota Komisi B, Jupiter menegaskan bahwa investasi harus mengutamakan kepentingan masyarakat.

“Saya tidak menutup pintu terhadap investasi swasta. Investasi dapat menjadi peluang untuk meningkatkan perekonomian daerah, membuka lapangan pekerjaan, mengembangkan pariwisata, serta meningkatkan pendapatan daerah. Namun, investasi tidak boleh hanya menguntungkan pihak tertentu. Harus ada manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat setempat,”  kata Jupiter, dikutip Kamis 29 Oktober 2026.

Jupiter menilai pemerintah perlu menjelaskan status aset, skema kerja sama, jangka waktu pemanfaatan, perizinan, serta rencana pembangunan.

Jupiter juga mendorong Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu membuka informasi secara transparan kepada publik.

“Jangan sampai pengembangan pulau justru merusak ekosistem laut, mengganggu ruang hidup nelayan, atau membatasi akses masyarakat terhadap wilayah pesisir dan laut,” kata Jupiter.

Kepastian Hukum Jadi Kunci

Polemik Pulau Panjang Besar menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah. Pemerintah perlu memberikan penjelasan berdasarkan dokumen resmi agar spekulasi tidak berkembang menjadi kesimpulan yang merugikan pihak tertentu.

Pada akhirnya, pengembangan Pulau Panjang Besar harus mengedepankan kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan manfaat nyata bagi masyarakat Kepulauan Seribu. Dialog terbuka dan klarifikasi seluruh pihak menjadi langkah penting untuk memastikan pulau tersebut berkembang demi kepentingan bersama.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya