SETIAP 28 Oktober, kita memperingati Sumpah Pemuda. Pada 1928, para pemuda dari berbagai latar belakang menyatukan tekad untuk bertanah air satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan: Indonesia.
Mereka menyadari bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk membangun masa depan bersama. Semangat itulah yang perlu terus kita hidupkan, termasuk dalam menjawab persoalan kesehatan bangsa.
Hampir satu abad berlalu, Indonesia telah tumbuh menjadi negara merdeka. Namun, pekerjaan besar masih menanti: memastikan setiap rakyat memperoleh kesempatan yang layak untuk hidup sehat.
Apa artinya pembangunan jika warga masih kesulitan berobat karena keterbatasan biaya? Apa gunanya jaminan kesehatan jika pelayanan sulit dijangkau? Dan seberapa tangguh bangsa ini jika kebutuhan obat serta teknologi kesehatannya masih bergantung pada pasokan luar negeri?
Pertanyaan tersebut membawa kita pada pentingnya kedaulatan kesehatan bangsa.
Kesehatan Adalah Hak, Bukan KemewahanKesehatan bukan sekadar urusan rumah sakit, dokter, dan obat-obatan. Kesehatan menentukan kemampuan seseorang untuk belajar, bekerja, menghidupi keluarga, dan menjalani kehidupan secara bermartabat.
Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Sementara itu, Pasal 34 ayat (3) menempatkan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak sebagai tanggung jawab negara.
Artinya, kesehatan bukan kemurahan hati pemerintah, melainkan hak yang harus dilindungi.
Persoalan kesehatan juga berkaitan erat dengan kondisi sosial dan lingkungan. Tuberkulosis (TB), misalnya, disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, sementara penularan dan perkembangan penyakit dapat dipengaruhi oleh hunian padat, ventilasi buruk, malnutrisi, dan keterlambatan pengobatan.
Begitu pula stunting atau tengkes, yang berkaitan dengan kekurangan gizi kronis serta berbagai faktor, mulai dari kesehatan ibu dan anak hingga sanitasi dan kondisi ekonomi keluarga.
Karena itu, membangun rumah sakit saja tidak cukup. Masyarakat juga membutuhkan air bersih, pangan bergizi, sanitasi layak, dan pelayanan kesehatan dasar yang mudah dijangkau.
Jangan sampai kita sibuk mengobati orang sakit, tetapi mengabaikan kondisi yang membuat masyarakat terus jatuh sakit.
Kedaulatan Kesehatan: Mandiri dan Berpihak kepada RakyatKedaulatan kesehatan berarti kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan kesehatannya, menentukan kebijakan berdasarkan kepentingan rakyat, dan menghadapi krisis tanpa ketergantungan berlebihan pada pihak lain.
Pandemi Covid-19 menunjukkan pentingnya kemampuan menjaga pasokan obat, alat kesehatan, dan teknologi medis ketika rantai pasok global terganggu.
Indonesia perlu memperkuat riset, industri farmasi, produksi alat kesehatan, serta penguasaan teknologi. Ketergantungan pada bahan baku dan produk kesehatan dari luar negeri perlu dikurangi secara bertahap, berdasarkan pemetaan kebutuhan serta kemampuan industri nasional.
Langkah ini harus ditopang data mengenai impor, kapasitas produksi, dan penguasaan teknologi agar kebijakan tidak berhenti sebagai slogan.
Namun, kemandirian industri bukan tujuan akhir. Keberhasilannya harus terlihat dari tersedianya produk kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
Jangan sampai industri berkembang, tetapi rakyat masih kesulitan mendapatkan obat.
Indonesia tetap membutuhkan kerja sama internasional. Yang harus diperjuangkan adalah kerja sama yang memperkuat kemampuan nasional, memperluas penguasaan teknologi, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Jaminan Kesehatan Harus Benar-benar MelindungiProgram Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan langkah penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Namun, keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah peserta, melainkan dari kemampuan mereka memperoleh pelayanan saat sakit.
Kepesertaan tidak aktif, data yang tidak akurat, hambatan administrasi, dan keterbatasan fasilitas dapat menghalangi akses masyarakat. Karena itu, pembaruan data harus disertai mekanisme pengaduan dan koreksi yang transparan serta mudah diakses.
Di sisi lain, jaminan pembiayaan tidak akan optimal tanpa ketersediaan dokter, obat, dan fasilitas yang memadai. Masyarakat di daerah terpencil, misalnya, tetap menghadapi kesulitan jika harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan pelayanan dasar.
Pemerintah perlu memastikan bahwa sistem jaminan kesehatan berjalan seiring dengan peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan.
Jaminan kesehatan bukan sekadar kartu. Ia harus memberikan kepastian bahwa masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang dibutuhkan tanpa hambatan yang tidak semestinya.
Ketimpangan Kesehatan Adalah Persoalan KebangsaanWarga kota besar umumnya memiliki pilihan fasilitas kesehatan yang lebih beragam dibandingkan masyarakat di wilayah terpencil dan kepulauan. Di sejumlah daerah, keterbatasan tenaga medis, transportasi, dan fasilitas membuat pelayanan sulit dijangkau.
Keluarga berpenghasilan rendah juga lebih rentan kehilangan pendapatan ketika sakit. Sementara itu, lingkungan yang tidak sehat dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit.
Ketimpangan ini membutuhkan kebijakan sesuai kebutuhan setiap wilayah. Pemerintah perlu memperbaiki distribusi tenaga kesehatan, memperkuat puskesmas, menyediakan fasilitas yang memadai, dan meningkatkan akses terhadap obat serta pelayanan dasar.
Data mengenai distribusi tenaga kesehatan, ketersediaan fasilitas, dan akses antardaerah perlu dibuka agar persoalan dapat diukur dan perbaikannya diawasi.
Keadilan kesehatan bukan berarti semua wilayah harus memiliki fasilitas yang persis sama. Keadilan berarti setiap warga memiliki kesempatan yang layak untuk memperoleh pelayanan sesuai kebutuhannya, tanpa dibatasi tempat tinggal atau kemampuan ekonomi.
Pemuda dan Gerakan Rakyat sebagai Penggerak PerubahanSemangat Sumpah Pemuda lahir dari keberanian untuk membangun cita-cita bersama. Semangat yang sama perlu hadir dalam perjuangan kesehatan hari ini.
Generasi muda, tenaga kesehatan, mahasiswa, komunitas pasien, serikat pekerja, dan organisasi masyarakat sipil dapat berperan melalui riset, pendidikan kesehatan, pendampingan pasien, serta pengawasan kebijakan.
Pendampingan tidak boleh berhenti pada penyelesaian kasus individual. Jika masalah yang sama terus berulang, perlu ditelusuri apakah penyebabnya berasal dari kebijakan, pendataan, pembiayaan, distribusi pelayanan, atau lemahnya pengawasan.
Di sinilah advokasi kesehatan menjadi penting: mengubah pengalaman masyarakat menjadi bahan evaluasi dan dorongan perbaikan kebijakan.
Persatuan bukan berarti masyarakat harus diam ketika menemukan masalah. Kritik berbasis fakta dan pengawasan publik justru dibutuhkan agar pemerintah lebih bertanggung jawab.
Jika para pemuda pada 1928 mampu melampaui sekat kedaerahan demi masa depan bersama, generasi sekarang pun perlu menyatukan kekuatan untuk memperjuangkan hak kesehatan rakyat.
Agenda Nyata Kedaulatan KesehatanKedaulatan kesehatan harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang terukur dan dirasakan masyarakat. Ada enam agenda utama yang perlu diperjuangkan:
1. Memperkuat pelayanan kesehatan dasar, termasuk puskesmas, imunisasi, deteksi dini, dan pencegahan penyakit.
2. Memastikan JKN melindungi peserta, melalui data yang akurat, mekanisme pengaduan yang mudah, dan pelayanan bermutu.
3. Mengembangkan industri dan teknologi kesehatan nasional, dengan riset yang kuat serta produk yang aman dan terjangkau.
4. Membangun lingkungan sehat, melalui penyediaan air bersih, sanitasi, hunian layak, dan pangan bergizi.
5. Mengurangi ketimpangan antardaerah, terutama dalam distribusi tenaga kesehatan, obat, dan fasilitas pelayanan.
6. Memperkuat transparansi dan pengawasan publik, agar anggaran tepat sasaran dan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti.
Keberhasilan agenda tersebut harus diukur dari perubahan nyata: masyarakat lebih mudah berobat, biaya lebih terjangkau, obat tersedia, dan kesenjangan pelayanan berkurang.
Melanjutkan Semangat Sumpah PemudaPeringatan Sumpah Pemuda tidak seharusnya berhenti pada seremoni tahunan. Ia harus menjadi momentum untuk memastikan bahwa persatuan menghasilkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Indonesia boleh memiliki rumah sakit modern, teknologi medis canggih, program jaminan kesehatan, dan industri farmasi yang berkembang. Namun, semua itu harus dinilai dari manfaatnya bagi masyarakat. Fasilitas canggih tidak banyak berarti jika sulit dijangkau, sementara industri yang maju belum sepenuhnya berhasil jika obat masih sulit diperoleh rakyat.
Kedaulatan kesehatan adalah kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan kesehatannya sekaligus memastikan setiap warga memperoleh pelayanan yang layak.
Hampir satu abad setelah Sumpah Pemuda, tugas generasi sekarang adalah menerjemahkan semangat persatuan menjadi tindakan nyata: memperkuat kemampuan nasional, mengurangi ketimpangan, dan memastikan kesehatan menjadi prioritas pembangunan.
Sebab, bangsa yang kuat bukan hanya bangsa yang mampu membangun ekonomi dan menguasai teknologi, melainkan juga bangsa yang tidak membiarkan rakyatnya berjuang sendirian ketika sakit.
Melanjutkan semangat Sumpah Pemuda berarti membangun Indonesia yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan kesehatan, adil dalam memberikan pelayanan, dan berpihak kepada seluruh rakyat.
*Ketua Umum Rekan Indonesia
