Berita

Ketua Umum Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika. (Foto: dok PKN)

Politik

PKN Siapkan Jalan Alternatif Melawan Dominasi Oligarki

KAMIS, 29 OKTOBER 2026 | 09:29 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Ketua Umum Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika menyoroti pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga sentralisasi kewenangan pemerintah pusat dalam momentum lima tahun deklarasi PKN pada 28 Oktober 2026.

Gede Pasek menegaskan, PKN ingin menjadi kekuatan politik alternatif yang memperjuangkan kepentingan rakyat dan membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam politik.

“PKN menegaskan, republik ini bukan milik oligarki. Kekuasaan bukan warisan keluarga. Dan politik bukan perusahaan eksklusif milik para pemodal,” tegasnya.


Terkait MBG, PKN meminta evaluasi menyeluruh terhadap pemerataan layanan, kualitas makanan, keamanan pangan, dan penggunaan anggaran. PKN mengusulkan pengelolaan melalui kantin atau komite sekolah dengan pemerintah sebagai regulator dan pengawas. Jika tata kelola belum memadai, PKN mengusulkan moratorium.

“Jangan sampai atas nama gizi anak, anggaran negara justru menjadi sumber keuntungan segelintir pihak. Jangan sampai program yang dibangun untuk rakyat malah kehilangan orientasi kerakyatannya,” tegasnya.

PKN juga mengusulkan penghentian program Koperasi Merah Putih dalam format saat ini untuk dievaluasi. Menurut Gede Pasek, pembangunan koperasi harus mengutamakan kebutuhan masyarakat, kelayakan usaha, dan tata kelola yang transparan, bukan sekadar pembangunan fisik.

“Kalau tujuan pembangunan adalah memajukan desa, berikan desa kewenangan dan sumber daya untuk menentukan kebutuhannya. Jangan jadikan desa sekadar penerima keputusan dari pusat,” kata Pasek.

Dalam penanganan karhutla, PKN mendesak penegakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti melanggar, termasuk pencabutan izin sesuai ketentuan serta pemulihan kawasan yang rusak. PKN juga meminta jaminan pendidikan bagi anak petugas dan relawan yang gugur saat memadamkan kebakaran.

PKN turut mengkritik sentralisasi kewenangan dan fiskal yang dinilai berisiko mengurangi kemandirian daerah. Pemerintah diminta memenuhi hak keuangan daerah, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH).

“Jangan semua kewenangan ditarik ke Jakarta, sementara daerah diminta bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya dengan ruang fiskal yang semakin terbatas.”

Di bidang politik, PKN menolak upaya pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di luar mekanisme konstitusional. Sikap tersebut, kata Gede Pasek, bukan dukungan tanpa syarat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. PKN juga mendesak pembenahan undang-undang pemilu dengan mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan.

“Undang-undang pemilu tidak boleh menjadi pagar yang dibangun oleh mereka yang sudah berada di dalam kekuasaan untuk menghalangi siapa pun yang ingin masuk melalui jalan demokrasi,” ungkapnya.

Menghadapi Pemilu 2029, PKN akan memperkuat organisasi dan kader serta membuka ruang bagi calon presiden dan wakil presiden sesuai ketentuan hukum. PKN menegaskan komitmen pada penguatan otonomi daerah, keadilan, keberagaman, dan kesejahteraan rakyat.

“PKN tidak sedang menjanjikan jalan pintas menuju kekuasaan. PKN sedang menyiapkan jalan alternatif agar kekuasaan tidak selamanya berputar di lingkaran yang sama,” pungkas Gede Pasek.



Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya