Berita

Sekretariat DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. (Foto: RMOL)

Politik

Masa Depan PPP Potensi Makin Suram Buntut Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin

KAMIS, 29 OKTOBER 2026 | 07:53 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Keputusan Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono memberhentikan Agus Suparmanto dari jabatan Wakil Ketua Umum (Waketum) dan Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP periode 2025-2030 berpotensi memperpanjang konflik internal dan menghambat upaya pemulihan PPP.

Demikian pandangan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan kepada wartawan, Rabu 28 Oktober 2026.

Menurut Iwan, perseteruan yang terus berulang menunjukkan bahwa elite PPP belum berhasil mengambil pelajaran dari perpecahan sebelumnya.


Konflik antarkubu, kata dia, turut melemahkan kekuatan partai hingga PPP gagal mempertahankan kursi di DPR pada Pemilu 2024.

“Kebesaran PPP di masa lalu hilang disebabkan oleh pimpinan mereka sendiri yang tidak bisa mengelola keberagaman yang ada di dalam tubuh partai. Saling pecat, mau menang dan berkuasa sendiri menunjukkan bahwa pimpinan PPP belum dewasa dalam berpolitik dan berorganisasi,” kata Iwan.

Iwan menilai PPP masih memiliki peluang untuk bangkit dan memulihkan kekuatan politiknya. Namun, upaya tersebut akan sulit dilakukan apabila konflik internal terus berlanjut dan menghambat konsolidasi organisasi.

Iwan juga menyoroti informasi mengenai dugaan meluasnya perseteruan hingga ke tingkat daerah. Menurutnya, jika konflik dan pemberhentian kader benar-benar terjadi di sejumlah wilayah, dampaknya dapat semakin melemahkan struktur organisasi serta basis dukungan partai.

“Bahkan infonya sejumlah tokoh di daerah juga dipecat sebagai anggota DPRD dan kader partai. Jika betul ini terjadi, maka masa depan PPP akan semakin suram,” kata Iwan.

Polemik terbaru ini kembali menempatkan soliditas internal PPP dalam sorotan. Di tengah upaya membangun kembali kekuatan partai setelah gagal lolos ke DPR RI pada Pemilu 2024, konflik kepengurusan menjadi tantangan tersendiri bagi PPP dalam mempersiapkan konsolidasi menuju Pemilu 2029, mendatang.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:30

UPDATE

Ketua KNPI Merauke Ajak Generasi Muda Berkontribusi bagi Kemajuan Daerah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 04:19

Kedaulatan Teknologi Faktor Penting Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:55

PKS Desak Pemerintah Bersikap Proporsional Terkait MSCI

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:25

Solusi Kasus Business Judgement Rule Sektor Perumahan

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:57

Waka BRIN Pimpin Delegasi RI Perjuangkan Space Economic di Konferensi PBB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:32

Pertamina Didorong Ambil Alih Proyek Migas Mangkrak Demi Genjot Produktivitas

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:12

KPK Endus Ada Kickback Vendor kepada Pejabat BNPB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:59

Presiden PKS Wanti-wanti Bahaya AI sebagai Senjata Fitnah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:34

Masih Atur Waktu, KPK Bantah Ada Kendala dalam Pemanggilan Nusron

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:04

Polri Utamakan Pendekatan Humanis dan Edukatif Selama Operasi Patuh 2026

Kamis, 29 Oktober 2026 | 00:42

Selengkapnya