Berita

Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. (Foto: RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Pemerintahan

Pertamina Didorong Ambil Alih Proyek Migas Mangkrak Demi Genjot Produktivitas

KAMIS, 29 OKTOBER 2026 | 02:12 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Pemegang konsesi minyak dan gas bumi (migas) yang tak kunjung menggarap proyek diminta segera mengeksekusi proyeknya atau menyerahkan konsesi kepada negara.

Menurut Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, langkah itu diperlukan untuk mempercepat pengembangan lapangan migas dan meningkatkan produksi minyak nasional.

“Jadi kepada Bapak-Ibu yang sudah memegang konsesi, sudah selesai POD tapi belum jalan-jalan, saya meminta untuk segera dieksekusi. Mohon bantuannya. Kalau tidak mampu, serahkan konsesi itu kepada negara,” kata Bahlil dalam acara FOREK Hulu Migas 2026 di Jakarta, Rabu, 28 Oktober 2026.


Ia mengatakan, pemerintah akan menawarkan konsesi tersebut kepada pihak yang mampu mengerjakannya, termasuk PT Pertamina. Kerja sama dengan perusahaan lain juga dapat dilakukan apabila diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan proyek.

“Sekalipun Pertamina punya negara, saya tidak meminta untuk kalian kerjanya lambat. Harus cepat. Kalau tidak, sharing dengan perusahaan yang lain. Karena kita butuh produktivitas dan peningkatan lifting di bangsa kita,” ujarnya.

Bahlil menegaskan, percepatan proyek migas menjadi pekerjaan mendesak di tengah kebutuhan energi nasional yang masih tinggi. Saat ini, konsumsi minyak Indonesia mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sedangkan produksi atau lifting baru berkisar 600.000 hingga 605.000 barel per hari.

Kesenjangan tersebut membuat Indonesia masih harus mengimpor minyak dalam jumlah besar. Karena itu, pemegang konsesi diminta segera merealisasikan proyek yang sudah siap dikembangkan agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan produksi nasional.


Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:30

UPDATE

Ketua KNPI Merauke Ajak Generasi Muda Berkontribusi bagi Kemajuan Daerah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 04:19

Kedaulatan Teknologi Faktor Penting Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:55

PKS Desak Pemerintah Bersikap Proporsional Terkait MSCI

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:25

Solusi Kasus Business Judgement Rule Sektor Perumahan

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:57

Waka BRIN Pimpin Delegasi RI Perjuangkan Space Economic di Konferensi PBB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:32

Pertamina Didorong Ambil Alih Proyek Migas Mangkrak Demi Genjot Produktivitas

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:12

KPK Endus Ada Kickback Vendor kepada Pejabat BNPB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:59

Presiden PKS Wanti-wanti Bahaya AI sebagai Senjata Fitnah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:34

Masih Atur Waktu, KPK Bantah Ada Kendala dalam Pemanggilan Nusron

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:04

Polri Utamakan Pendekatan Humanis dan Edukatif Selama Operasi Patuh 2026

Kamis, 29 Oktober 2026 | 00:42

Selengkapnya