Morgan Stanley Capital International (MSCI). (Foto: Istimewa)
Ide pembentukan sistem pemeringkatan pasar modal nasional sebagai respons terhadap ancaman penurunan status bursa Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) perlu dipertimbangkan secara cermat.
Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, mengapresiasi ide tersebut sebagai upaya meningkatkan semangat kemandirian pasar modal nasional. Tapi ia mengatakan implementasi ide tersebut bukan perkara mudah.
Anggota DPR RI periode 2014-2019 itu mengingatkan bahwa kemandirian ekonomi harus dibangun di atas fondasi tata kelola yang sehat, transparan, dan kredibel.
“Kita tentu menghargai semangat kemandirian tersebut. Indonesia dapat membuat indeks atau sistem pemeringkatan sendiri. Tetapi kita harus menyadari, bahwa kepercayaan investor dunia tidak bisa kita tentukan sendiri. Kepercayaan itu diperoleh melalui transparansi, integritas, dan penegakan hukum yang konsisten dalam bursa nasional,” ujar Mulyanto dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu malam, 28 Oktober 2026.
Dia menilai bahwa persoalan MSCI pada dasarnya merupakan masalah teknokratis dan tata kelola (governance) pasar modal, bukan persoalan geopolitik ataupun kedaulatan negara. Karena itu, masalah ini sebaiknya tidak dibawa terlalu jauh ke ranah politik dan nasionalisme yang justru berpotensi memperumit penyelesaiannya.
"Jangan sampai persoalan teknis tata kelola bursa berubah menjadi polemik politik tentang kedaulatan negara. Kita perlu menempatkan masalah ini secara proporsional agar penyelesaiannya menjadi lebih objektif, rasional, dan efektif,” jelasnya.
Menurut Mulyanto, MSCI merupakan penyedia indeks investasi global yang menjadi rujukan investor internasional. Karena itu, perhatian MSCI terhadap transparansi kepemilikan saham, keakuratan free float, dan dugaan praktik perdagangan terkoordinasi perlu dijawab melalui perbaikan nyata.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan lembaga yang memiliki kewenangan, kompetensi, dan kapasitas teknis untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Pemerintah dan DPR diharapkan memberikan dukungan politik dan organisasional, agar kedua otoritas itu dapat bekerja secara profesional, independen, dan efektif.
Mulyanto mengingatkan agar reformasi bursa tidak kehilangan fokus. Pembenahan harus diarahkan pada transparansi, integritas transaksi, perlindungan investor, dan penegakan hukum terhadap praktik manipulatif. Seluruh proses perbaikan juga perlu dikomunikasikan secara terbuka dan konstruktif kepada MSCI serta lembaga indeks internasional lainnya.
"Kita tidak perlu alergi terhadap kritik. Kritik yang objektif justru harus menjadi cermin untuk memperbaiki diri. Jangan sampai kita sibuk membuat cermin sendiri, sementara wajah tata kelola bursa kita tidak kunjung diperbaiki,” tegasnya.
Mulyanto menambahkan bahwa membangun pasar modal yang sehat merupakan bagian penting dari upaya memperkuat ekonomi nasional. Jangan sampai kerja keras bangsa membangun sektor investasi justru dirusak oleh segelintir oknum pengusaha yang melakukan praktik curang dan manipulatif.
"Pada akhirnya, ukuran keberhasilan reformasi bursa nasional bukanlah seberapa tinggi kita menilai diri sendiri, melainkan seberapa besar kepercayaan investor yang berhasil kita bangun. Persoalan teknokratis harus diselesaikan secara teknokratis. Jangan dipolitisasi sehingga masalah sederhana menjadi semakin rumit. Biarkan OJK dan BEI bekerja secara profesional dengan dukungan penuh negara,” pungkas dia.
