PT Djarum. (Foto Instagram ptdjarumofficial)
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor PT Djarum dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus, Jawa Tengah (Jateng) dalam pengembangan perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Jurubicara KPK, Budi Prasetyo membenarkan bahwa saat ini tim penyidik melakukan penggeledahan di kantor Bea Cukai Kudus dimaksud.
"Benar, ada kegiatan di lapangan. Saat ini penggeledahan masih berlangsung," kata Budi kepada wartawan, Rabu siang, 28 Oktober 2026.
Budi berjanji hasil penggeledahan nantinya akan disampaikan kepada publik.
"Kami akan update kembali nanti ya," terang Budi.
Selain itu kata Budi, tim penyidik juga melakukan penggeledahan di kantor PT Djarum.
Budi menjelaskan, saat ini KPK kembali menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru per Oktober 2026 dalam pengembangan perkara ini.
"KPK melakukan pengembangan penyidikan perkara terkait bea dan cukai, dengan menerbitkan sprindik baru per Oktober 2026," ungkap Budi.
Sebelumnya, KPK telah menerbitkan dua surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk mengembangkan perkara tersebut. Salah satu pengembangan itu telah menetapkan Kepala Bea Cukai Kediri, Gatot Heroe Hernanda, sebagai tersangka.
Gatot ditahan pada 26 Agustus 2026 dalam kapasitasnya sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat P2 DJBC terkait kepabeanan periode 2025-2026.
Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, Gatot diduga menerima uang sebesar Rp3,25 miliar dari total setoran Rp61,9 miliar yang diberikan pemilik Blueray Cargo, John Field, kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai selama Juli 2025 hingga Januari 2026.
Sementara itu, pengembangan penyidikan lainnya juga mengarah pada Ahmad Dedi, ASN di lingkungan DJBC. Ia disebut telah ditetapkan sebagai tersangka pada pertengahan September 2026 karena diduga menerima aliran uang dari John Field sebesar Rp30 miliar melalui ajudannya bernama Alex.
