Berita

Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni. (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

Usai DPR, Guru Besar IPB Desak BPK Evaluasi WTP Kemenhut

RABU, 28 OKTOBER 2026 | 08:24 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Guru Besar IPB University, Prof Dwi Andreas Santosa mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengevaluasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan kepada Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

Desakan itu menyusul sorotan terhadap potensi penerimaan negara sebesar Rp104,43 triliun dari denda administratif aktivitas pertambangan di kawasan hutan tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

Dwi Andreas menilai BPK perlu menjelaskan bagaimana potensi penerimaan dalam jumlah besar tersebut dipertimbangkan dalam pemeriksaan laporan keuangan Kemenhut tahun anggaran 2025.


“BPK harus objektif dalam menghitung, jangan sampai ini jadi permainan. BPK harus menjelaskan bagaimana persoalan tersebut dipertimbangkan dalam pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Kehutanan. Jadi perlu dievaluasi WTP-nya itu. Kalau perlu dicabut,” kata Dwi Andreas kepada wartawan, Rabu, 28 Oktober 2026.

Estimasi Rp104,43 triliun tersebut merujuk pada perhitungan denda administratif atas aktivitas pertambangan di kawasan hutan. Perhitungan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025 itu mencakup area seluas 67.125,41 hektare, yang berkaitan dengan 569 keputusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari 480 pemegang izin.

Menurut Dwi Andreas, apabila ditemukan salah saji material atau pengungkapan informasi yang tidak memadai hingga memengaruhi kewajaran laporan keuangan, BPK perlu mengevaluasi kembali opini audit sesuai standar pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.

Ia mengingatkan, opini WTP bukan jaminan bahwa seluruh aspek pengelolaan keuangan maupun kegiatan kementerian bebas dari persoalan.

“WTP itu bukan berarti seluruh aspek pengelolaan keuangan kementerian bebas dari persoalan. Karena itu, BPK perlu membuka dasar penilaiannya, termasuk menjelaskan status estimasi Rp104,43 triliun tersebut,” ujarnya.

Pernyataan Dwi Andreas sejalan dengan sorotan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Hanan Razaq, yang sebelumnya mempertanyakan pemberian opini WTP kepada Kemenhut di tengah besarnya potensi penerimaan dari denda administratif pertambangan di kawasan hutan.

“Kami mendesak BPK menjelaskan bagaimana persoalan tersebut dipertimbangkan dalam pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Kehutanan. Jika ditemukan salah saji material atau pengungkapan yang tidak memadai hingga memengaruhi kewajaran laporan, BPK perlu mengevaluasi kembali opini yang diberikan sesuai standar pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku,” kata Hanan kepada wartawan, Senin, 26 Oktober 2026.

Desak Pembenahan BPK

Dwi Andreas juga mendesak evaluasi menyeluruh terhadap BPK untuk memastikan integritas dan objektivitas pemeriksaan keuangan negara. Ia bahkan mengusulkan penggantian institusi tersebut apabila pembenahan dinilai tidak berjalan efektif.

“BPK-nya dievaluasi, dibersihkan. Atau BPK-nya digantikan, itu aja lah,” ujar Dwi Andreas.

Meski demikian, Dwi Andreas mengakui tidak mengikuti secara terperinci proses audit dan perhitungan keuangan Kemenhut. Ia menekankan pentingnya pemeriksaan yang objektif untuk menelusuri persoalan tersebut.

“Cuma mestinya kan tetap harus objektif, kayak BPK gitu ya. Harus objektif,” katanya.

Perlu dicatat, estimasi Rp104,43 triliun tersebut merupakan potensi penerimaan dari denda administratif, bukan otomatis kerugian negara yang telah terbukti. Status penetapan kewajiban, penagihan, hingga realisasi penerimaan perlu diperjelas oleh instansi terkait.

Besarnya nilai tersebut menjadi dasar bagi publik untuk meminta transparansi mengenai pengelolaan potensi penerimaan negara dan pertimbangan BPK dalam memberikan opini atas laporan keuangan Kemenhut.

Opini WTP menilai kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan kriteria pemeriksaan yang berlaku. Karena itu, keberadaan persoalan dalam suatu kementerian tidak dengan sendirinya membatalkan opini tersebut. Evaluasi perlu didasarkan pada temuan pemeriksaan dan dampaknya terhadap kewajaran laporan keuangan.

Hingga persoalan tersebut terjelaskan, transparansi dari Kemenhut dan BPK diperlukan untuk memastikan status potensi penerimaan Rp104,43 triliun sekaligus menjawab pertanyaan mengenai dasar pemberian opini WTP.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bursa Asia Merah, Kospi Anjlok 1,57 Persen

Selasa, 17 November 2026 | 08:30

Robert Pattinson Resmi Jadi James Bond Baru, Buka Babak Anyar Agen 007

Selasa, 17 November 2026 | 08:24

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi, Pasar Antisipasi Kenaikan Suku Bunga The Fed

Selasa, 17 November 2026 | 08:15

Wall Street Anjlok Jelang Laporan Keuangan Nvidia

Selasa, 17 November 2026 | 07:56

STOXX 600 dan DAX Terkoreksi, Investor Waspadai Prospek AI

Selasa, 17 November 2026 | 07:45

Nasaruddin Umar: Santriwati Harus Berani Bercita-cita Tinggi

Selasa, 17 November 2026 | 07:14

Xi Jinping, Trump, dan Putin akan Bertemu di China, Ini Isu yang Dibahas

Selasa, 17 November 2026 | 07:03

Sejak "Dilecehkan" Nusron, KPK Semakin Melempem

Selasa, 17 November 2026 | 06:42

Dinasti Politik Jokowi Rapuh

Selasa, 17 November 2026 | 06:21

Pigura Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 06:09

Selengkapnya