Pemukiman warga dikepung asap karhutla. (Foto: Dok. BNPB)
Kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mencapai 333.470 kasus hingga 21 Oktober 2026. Merespons kondisi ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyiagakan ribuan fasilitas dan tenaga kesehatan untuk menangani warga terdampak paparan asap.
Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes, Dr. dr. Then Suyanti mengatakan, pemerintah menyiapkan layanan kesehatan di wilayah terdampak, termasuk 1.691 puskesmas, 360 rumah sakit rujukan, dan 87 laboratorium kesehatan masyarakat (Labkesmas).
“Untuk penyiapan layanan kesehatan, tentunya kita cek bagaimana kesiapan pos layanan kesehatan, seperti di seluruh puskesmas di wilayah terdampak yaitu ada 1.691 puskesmas yang kita siagakan,” ujar Suyanti, Kamis, 22 Oktober 2026.
Pemerintah daerah juga telah menyediakan 491 rumah oksigen untuk mendukung penanganan masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Dari sisi tenaga kesehatan, Kemenkes memantau kesiapan sumber daya manusia, termasuk 18.547 dokter umum serta dokter spesialis mata, paru, telinga, hidung, dan tenggorokan (THT), serta dermatologi dan venereologi (DVE).
Masyarakat yang membutuhkan pertolongan darurat dapat mengakses layanan Public Safety Center (PSC) 119.
Berdasarkan data Kemenkes per 21 Oktober 2026, sebanyak 258.298 kasus ISPA tercatat pada kelompok usia di atas lima tahun, sedangkan 75.172 kasus terjadi pada anak usia 0-5 tahun. Kasus tersebut tersebar di 68 kabupaten/kota pada tujuh provinsi terdampak karhutla.
Pemantauan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) pada 22 Oktober 2026 pukul 08.40 WIB juga menunjukkan sejumlah daerah masuk kategori berbahaya, dengan konsentrasi PM2.5 di atas 300.
Paparan asap karhutla mengandung partikel halus PM2.5 dan berbagai polutan yang dapat memicu gangguan pernapasan serta memperburuk kondisi kesehatan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya.
Kemenkes mengimbau masyarakat memantau kualitas udara melalui ISPUnet yang terintegrasi dengan aplikasi SATUSEHAT. Warga juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker, memperbanyak minum air putih, dan segera mendatangi fasilitas kesehatan jika mengalami sesak napas atau batuk yang memburuk.
Di sisi lain, pemerintah pusat dan daerah masih mengintensifkan pemadaman karhutla di enam provinsi prioritas. Berdasarkan data per 21 Oktober 2026, luas lahan yang masih dalam penanganan di Sumatera Selatan dan Jambi mencapai 7.219 hektare. Dari jumlah tersebut, 5.194 hektare berada di Sumatera Selatan, sedangkan sisanya di Jambi. Tidak ada lahan terbakar yang terdeteksi di Riau berdasarkan data tersebut.
Di Kalimantan, luas lahan yang masih dalam penanganan mencapai 11.202 hektare, terdiri dari 7.938 hektare di Kalimantan Tengah, 1.974 hektare di Kalimantan Selatan, dan 1.290 hektare di Kalimantan Barat. Penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara, termasuk pengeboman air (
water bombing) serta operasi modifikasi cuaca untuk membantu pemadaman titik panas dan titik api.
Selain enam provinsi prioritas, BNPB bersama pemerintah daerah juga menangani karhutla di sejumlah wilayah lain, antara lain Kalimantan Timur, kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya. Total luas area terdampak di wilayah-wilayah tersebut dilaporkan mencapai sekitar 1.243,70 hektare.
