MENJELANG 2 tahun pemerintahan Prabowo, SMRC mengeluarkan survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto hanya mencapai 44,5 persen, sedangkan di sisi lain PPI merilis hasil survei kepuasan masyarakat sebesar 65,2 persen bahkan bisa mencapai maksimal 71,9 persen karena ada responden yang tidak tahu/tidak menjawab sebesar 6,7 persen.
Terlepas 2 hasil survei yang punya perbedaan hasil cukup signifikan tersebut, tulisan ini tidak mencoba membandingkannya karena hasil survei sangat bergantung dari metode survei yang dilakukan, responden yang dipilih dan juga cara para surveyor memberikan pertanyaan kepada para responden jika metodenya adalah interview.
Namun belakangan ada 3 hal besar yang menjadi perhatian besar di dalam masyarakat, pertama kebakaran hutan yang terjadi secara masif hampir di seluruh 5 pulau besar di Indonesia yang tersebar di 1.297 titik panas menurut aplikasi Sipongi milik Kementerian Kehutanan per tanggal 13 Oktober 2026.
Kedua, adalah masalah gangguan pasokan BBM yang terjadi di Bali dan juga 10 provinsi lainnya menurut ombudsman tanggal 14 Oktober 2026 lalu. Ketiga, walaupun tidak dirasakan oleh semua masyarakat namun penurunan IHSG sebesar 14,79 persen dalam 2 hari perdagangan sejak MSCI mengumumkan rencana konsultasi mengubah status pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market pada 15 Oktober 2026 lalu cukup memukul para pelaku pasar saham di Indonesia.
Di sisi lain dalam dunia politik, 2 reshuffle kabinet terakhir sangat menarik untuk dicermati terutama untuk beberapa orang yang dikenal sebagai loyalis Presiden Jokowi. Pertama adalah Kapolri terlama Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kedua adalah Pratikno yang selama full 10 tahun mensesneg mendampingi Presiden Jokowi, lalu Bahlil yang diberikan rangkap jabatan menko hilirisasi energi yang bisa saja jabatan menteri ESDMnya diserahkan orang lain, lalu Jendral Maruli Simanjuntak yang tukar jabatan dengan Jendral Tandyo Budi Revita.
Lebih menarik lagi keputusan MK tentang ijazah Gibran, menyebabkan yang bersangkutan tidak akan bisa mencalonkan diri sebagai capres/cawapres pada 2029.
Walaupun tidak beralasan, namun masyarakat kemudian menghubungkan 3 hal besar Karhutla, IHSG dan kelangkaan BBM dengan situasi politik saat ini. Menteri kehutanan saat ini dijabat oleh Raja Juli Antoni sekjen PSI yang merupakan partainya Jokowi yang tentunya bertanggung jawab terhadap Karhutla, dan Bahlil yang sebagai menteri ESDM bertanggung jawab terhadap kelangkaan BBM.
Terlepas dengan kondisi politik dalam negeri, kalau kita tarik ke dunia bisnis bisa dibilang gebrakan Presiden Prabowo cukup memukul para oligarki bisnis di Indonesia baik perusahaan lokal maupun asing. Mulai dari Pagar Laut yang melibatkan perusahaan milik Aguan, lalu satgas PKH yang sejauh ini berhasil mengumpulkan denda sebesar Rp52 triliun, kemudian masih dibekukannya izin HGU baik perpanjangan maupun baru, lalu pengetatan dan pembekuan IUP.
Belum lagi pembatalan beberapa HGU yang cukup signifikan seperti 85 ribu hektar milik Sugar Group Company di Lampung, lalu Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan milik PT Toba Pulp Lestari, Tbk dicabut akibat banjir besar Sumatra, belum lagi kehebohan pembelian saham Bayan group oleh Jhonlin group.
Entah berhubungan atau tidak, kedatangan Wakil Perdana Menteri Rusia pada tanggal 16 Oktober 2026 didahului dengan rencana konsultasi MSCI yang menyebabkan IHSG anjlok 11 persen pada perdagangan hari yang sama. Apalagi Dennis Manturov ini diperkenalkan kepada seluruh anggota kabinet di Istana Bogor oleh Presiden Prabowo, sesuatu yang sebenarnya jarang terjadi dalam kunjungan kenegaraan.
Indonesia adalah negara yang memiliki Sumber Daya Alam yang melimpah, sayangnya memang kita juga menghadapi Resource Curse (kutukan sumber daya alam). Hal itu adalah fenomena ketika negara yang kaya akan sumber daya alam, seperti minyak bumi, gas, batu bara, emas, atau nikel, justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang tidak optimal, ketimpangan sosial, korupsi, atau bahkan konflik politik.
Paradoksnya, negara yang memiliki kekayaan alam melimpah belum tentu memiliki rakyat yang makmur. Contoh negara seperti ini adalah Venezuela dan Nigeria yang kaya minyak atau Kongo, Afrika Selatan dan Myanmar yang kaya permata dan mineral lain kondisi politik dan ekonominya selalu menghadapi tantangan.
Dengan pengalaman militer dan kontra intelijennya tentunya Presiden Prabowo sangat mengerti hal tersebut, beliau sadar bahwa Indonesia tidak akan dibiarkan stabil secara politik dan ekonomi. LSM yang bergerak menyuarakan lingkungan dan menuntut hak masyarakat akan selalu ada di Indonesia yang entah dibiayai oleh siapa, belum lagi badan-badan keuangan asing yang akan selalu menyoroti sektor saham dan keuangan kita.
Mulai dari MSCI, SFM, IMF, Black Rock, JP Morgan, Credit Suisse, dll yang akan mendapatkan keuntungan besar jika pasar saham kita tidak stabil karena kekuatan modal yang sangat besar. Pada saat IHSG terpuruk inilah mereka akan masuk dengan memungut saham-saham dengan fundamental bagus dengan harga murah.
Kalau kita mengamati 2 tahun ini, sebenarnya program Prabowo fokusnya ke masyarakat menengah bawah mulai dari MBG, Sekolah Rakyat, KDMP, Ketahanan Pangan dan Energi. Terlepas 2 tahun ini MBG sudah memberikan manfaat kepada 57,8 juta orang dan menyerap 1,027 juta tenaga kerja tetap saja yang diingat masyarakat adalah keracunan dan korupsinya.
Koperasi adalah bentuk badan usaha yang secara konsep adalah jalan keluar bagi rakyat miskin struktural untuk mendapatkan akses sumber daya ekonomi, saat ini sudah berdiri 83.382 badan hukum koperasi di seluruh Indonesia, namun kembali lagi yang diingat masyarakat adalah gedung KDMP yang di bangun di atas gunung dan tempat sepi yang tidak ada kegiatan ekonominya.
Saat ini pemerintahan Prabowo sudah melakukan revitalisasi 87.911 sekolah, tapi tetap saja pertanyaan masyarakat itu di mana saja? Saat ini sudah ada 8 komoditas pangan yang kita swasembada mulai dari beras, telur ayam, daging ayam, gula konsumsi, jagung, bawang merah, cabe rawit dan cabe besar, hanya saja sebagian besar masyarakat tidak mengetahui hal tersebut. Belum lagi pertumbuhan ekonomi kita semester 1 2026 ini mencapai 5,45 persen yang merupakan angka tertinggi selama 13 tahun terakhir ini, hanya masyarakat merasa tidak menikmatinya karena yang mereka rasakan cari kerja susah dan daya beli menurun.
Kesimpulannya adalah selama 2 tahun ini, komunikasi publik pemerintah belum berjalan dengan baik walaupun sudah reshuffle sebanyak 3 kali untuk bakom RI. Termasuk kondisi geopolitik di luar negeri yang secara eksplisit tidak tersampaikan dengan baik, sehingga masyarakat menganggap pemerintahan bekerja dalam kondisi normal-normal saja.
Entitas negara Indonesia dengan kekayaan Sumber Daya Alam yang sangat besar tentunya memiliki stakeholder yang sangat banyak dan beragam mulai dari negara dan perusahaan asing, konglomerasi lokal yang sudah menjadi oligarki bisnis yang tentunya memiliki kepentingan ekonomi tinggi, para politikus, sampai dengan rakyat Indonesia sebagai pemilik asli negara semuanya harus di 'manage' dengan baik.
Perlu balancing yang lebih halus untuk membuat mereka tidak merasa tersakiti secara kasat mata kepentingannya, walaupun betul mereka sudah merasakan keuntungan besar selama bertahun-tahun.
Dalam jangka pendek sebaiknya pemerintah menyiapkan jalan keluar untuk memperbaiki daya beli masyarakat melalui akses untuk mendapatkan pekerjaan, agar kasus di Paris, Milan dan Turin tidak terjadi di Indonesia. Walaupun saat ini pemerintah sedang menyiapkan sinkronisasi aturan investasi di seluruh daerah melalui pembuatan RDTR yang terkoneksi dengan OSS, namun tetap butuh waktu yang cukup panjang untuk merealisasikannya.
Jangka pendek sebaiknya pemerintah mulai melatih para anak muda di Indonesia untuk dapat mengisi kesempatan kerja di luar negeri yang tidak membutuhkan keahlian yang rumit. Seperti caregiver di Jepang, Taiwan, Hongkong, lalu ada pekerja di perkebunan di Malaysia, Australia, New Zealand, ada juga pekerja peternakan di Arab Saudi, Jepang dan lain-lain.
Di luar itu, KDMP saat ini ada sekitar 83 ribu, sudah saatnya untuk diaktifkan secara nyata. Harus direkrut para profesional bidang retail chain modern untuk mengaktifkan toko-toko KDMP tersebut, karena bisa dibayangkan jika dikelola secara profesional jumlahnya lebih besar dari Indomaret dan Alfamart yang jumlah totalnya sekitar 46.000 gerai.
Kalau 1 toko KDMP average 12 orang karyawan saja maka akan ada sekitar 1 juta tenaga kerja yang terserap. Belum termasuk distribution centre, ataupun pekerjaan informal yang ada disekitar toko yang biasanya muncul seperti petugas parkir dan penjual makanan UMKM.
Ajie Arifuddin
Pelaku Reformasi 1998 sekaligus Ketua Senat FEUI 1999-2000
