Berita

Presiden Prabowo Subianto (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Politik

Kepuasan Publik terhadap Prabowo Bukan karena Pencitraan

SENIN, 19 OKTOBER 2026 | 11:39 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Presiden Prabowo Subianto dinilai lebih mengutamakan kerja nyata dibandingkan membangun citra di hadapan publik. Hal itu tercermin dari sejumlah capaian pembangunan, termasuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai tetap terjaga.

Jurubicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, mengatakan pihaknya menghormati hasil survei Parameter Politik Indonesia (PPI) yang mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo mencapai 65,4 persen.

Meski demikian, Sugiat menilai kinerja pemerintah perlu dilihat secara objektif melalui indikator pembangunan, bukan semata-mata persepsi publik.


“Pak Prabowo ini tidak membangun pemerintahannya berbasis pencitraan. Dia tidak terlalu peduli dengan basa-basi pesan. Mungkin ini katakanlah bisa menjadi kekuatan sekaligus kelemahan beliau,” kata Sugiat, Senin, 19 Oktober 2026.

Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang, berdasarkan data yang disampaikannya, mencapai 5,29 persen pada semester II 2026. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan perekonomian nasional masih berada pada jalur yang baik dibandingkan sejumlah negara lain.

Sugiat juga menyoroti kontribusi konsumsi masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, besarnya kontribusi tersebut menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan dalam melihat kondisi daya beli masyarakat.

Lebih lanjut, Sugiat memandang penilaian terhadap kinerja pemerintahan saat ini tidak terlepas dari dinamika pembentukan opini publik di era digital.

Menurutnya, persepsi masyarakat tidak selalu terbentuk berdasarkan angka-angka pembangunan, tetapi juga dipengaruhi potongan video, konten media sosial, dan narasi yang beredar di ruang digital.

"Satu konten yang diposting katakanlah netizen itu bisa mempengaruhi opini publik walaupun sesungguhnya itu bukan fakta sebenarnya," jelasnya.

Karena itu, Sugiat menekankan pentingnya menilai pemerintahan Prabowo secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian pembangunan dan indikator ekonomi, di samping hasil survei persepsi masyarakat.

Sementara itu, survei PPI yang dilaksanakan pada 26 September hingga 6 Oktober 2026 mencatat 62,3 persen responden menyatakan puas dan 2,9 persen sangat puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo.

Dalam pemetaan program pemerintah, bantuan sosial menempati posisi teratas sebagai program yang dinilai paling baik oleh masyarakat. Berikutnya adalah Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), program sekolah gratis hingga perguruan tinggi, serta cek kesehatan gratis.

Survei tersebut melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sebesar 2,83 persen.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya