Konflik besar yang melibatkan ketegangan militer berskala luas di Timur Tengah sejak awal 2026 telah mengguncang stabilitas ekonomi regional.
Konflik berkepanjangan yang seolah tak berkesudahan ini tidak hanya merusak infrastruktur lokal, tetapi juga menjadikan investasi di Timur Tengah, khususnya wilayah Teluk (Gulf States), berpotensi kabur dari kawasan tersebut.
Pengamat Ekonomi Syariah dari Universitas Paramadina, Imas Damayanti, menjelaskan konflik berlarut yang terjadi di Timur Tengah, khususnya wilayah Teluk, memang membawa dampak buruk bagi perekonomian Indonesia secara langsung maupun tidak langsung.
Meski demikian, kata dia, konflik tersebut juga menciptakan pergeseran modal dari wilayah Teluk dan membuka peluang investasi masuk bagi Indonesia.
"Terlepas dari dampak yang bertubi-tubi dari konflik berkepanjangan di Timur Tengah, Indonesia harus menyambut peluang dari kondisi ini. Capital flight dari Gulf States yang selama ini dianggap sebagai safe heaven oleh para investor, harus berhasil kita relokasi masuk ke Indonesia," kata Imas, di Jakarta, Kamis 15 Oktober 2026.
Imas mengatakan, ketegangan yang terjadi di Timur Tengah dan juga wilayah Teluk belum menunjukkan tanda penyelesaian yang konkret. Kondisi ini dinilai sangat berbahaya bagi keberlanjutan modal yang menggerakkan roda perekonomian negara di kawasan tersebut.
Apalagi saat ini, Imas menekankan bahwa instabilitas keamanan kawasan menjadikan indikator utama berjalannya sektor andalan wilayah Teluk yang saat ini sedang berupaya mendiversifikasi sektor non-migasnya.
Isu ketidakamanan dan penutupan ruang udara maupun laut di wilayah Teluk menjadi bukti ketegangan konflik yang belum dapat diselesaikan dengan baik.
Menurut Imas, dalam sektor pariwisata saja, penutupan ruang udara di wilayah Teluk berpotensi menghilangkan pendapatan belanja wisatawan internasional sebesar 58 miliar Dolar AS.
Tak hanya itu, proyek-proyek strategis dalam sektor properti dan digital yang sedang berlangsung di wilayah Teluk seperti Dubai dan Doha terancam mandek.
"Tidak ada upaya konkret dari pemimpin negara di wilayah Teluk untuk menyelesaikan konflik ini. Pastinya ini membuat investor tidak lagi percaya ya untuk berinvestasi di Teluk," tegasnya.
Yang paling banyak disorot oleh masyarakat dunia dari konflik ini, kata Imas, adalah lalainya Arab Saudi memberikan jaminan keamanan di Tanah Suci.
Hal ini menyusul serangan rudal ke Bandara Internasional King Khalid, di Riyadh, yang dilancarkan kelompok Houthi Yaman. Serangan tersebut membuat ratusan jamaah umrah mengalami luka-luka dan belasan jamaah meninggal dunia.
"Ini menjadi bukti konkret bahwa instabilitas keamanan di wilayah Teluk sudah sangat memprihatinkan. Tidak bisa lagi mereka itu (wilayah Teluk) masuk sebagai negara yang aman, khususnya untuk investasi," ungkapnya.
Hancurnya keamanan di wilayah Teluk harus menjadi momentum bagi Indonesia apabila hendak membenahi kecarutmarutan ekonomi.
Masuknya investasi asing, kata Imas, dapat menjadi stimulus penggerak ekonomi nasional yang semakin loyo. Imas menyebut, sejumlah perusahaan multinasional yang sebelumnya berencana mendirikan kantor pusat regional (Regional HQ) di Riyadh dan Dubai mulai melirik wilayah yang lebih aman seperti Asia Tenggara.
"Dalam hal ini, kita boleh percaya diri karena Indonesia pun termasuk negara di ASEAN yang relatif aman dan terhindar dari konflik maritim maupun udara," pungkasnya.
