Golkar Serba Salah Hadapi Polemik Pendidikan Gibran

Sikap Partai Golkar dalam polemik syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai masih setengah hati. Golkar terlihat berhati-hati dalam menentukan sikap di tengah tarik-menarik kepentingan politik Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo.

Pengamat politik Nurul Fatta menilai, perbedaan pernyataan sejumlah kader Golkar menunjukkan belum solidnya sikap partai berlambang pohon beringin itu dalam menyikapi polemik pendidikan Gibran.

Misalnya, Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Zulfikar Arse Sadikin yang menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat dijadikan dasar pemakzulan karena amar putusannya berbunyi permohonan tidak diterima. Namun, pernyataan tersebut disebut sebagai pandangan pribadi.

Di sisi lain, anggota Komisi II DPR dari Golkar, Doli Kurnia, justru menyoroti Pasal 18 ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang disebutnya sebagai pasal selundupan.

Menurut Fatta, pasal tersebut mengatur pengecualian bukti kelulusan SMA bagi pasangan calon yang tidak memiliki bukti kelulusan dari sekolah di luar negeri.

“Artinya ini kan pasal yang dibuat seolah-olah untuk meloloskan Gibran,” kata Nurul Fatta kepada RMOL, Kamis, 15 Oktober 2026.

Ia menilai, kondisi tersebut memperlihatkan Golkar masih gamang dalam menentukan keberpihakan. Di satu sisi, Golkar merupakan bagian dari koalisi pemerintahan Prabowo. Namun, di sisi lain, partai itu dinilai masih memiliki kedekatan politik dengan Jokowi.

“Mau membela Mas Gibran tidak enak sama Pak Prabowo karena bagian dari partai koalisi. Mau terang-terangan membiarkan Mas Gibran, sepertinya gak enak sama Pak Jokowi,” ujarnya.

Fatta menambahkan, Golkar juga memiliki pertimbangan historis terkait perolehan suara pada Pemilu 2024. Menurutnya, capaian elektoral Golkar saat itu tidak terlepas dari sosok Jokowi.

Karena itu, ia menilai Golkar masih memiliki beban politik untuk menjaga hubungan dengan Jokowi, yang dianggap turut memberikan keuntungan elektoral bagi partai tersebut.

"Tentu utang budi atas keuntungan elektoral yang mereka dapatkan pada Pemilu 2024 membuat mereka segan sama Pak Jokowi," pungkasnya.