Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji. (Foto: RMOL/Sarah Alifia Suryadi)
Harga beras pecah produksi dalam negeri yang mencapai Rp11.000 per kilogram dinilai menyulitkan industri makanan dan minuman (mamin) olahan untuk bersaing. Pasalnya, harga beras pecah impor untuk kebutuhan industri hanya sekitar Rp5.700 hingga Rp6.000 per kilogram.
Menteri Perindustrian (Menperin) M Sarmuji mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.
Hal itu disampaikan Sarmuji usai menerima audiensi Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S Lukman, didampingi Plt. Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika.
"Contoh, bahan baku beras pecah itu kalau kita impor dari luar negeri harganya sekitar Rp5.700 atau Rp6.000 maksimal. Tapi kalau produksi dalam negeri harganya dipatok sekitar Rp11.000 tentu ada selisih cukup besar," kata Sarmuji di Jakarta, Rabu, 14 Oktober 2026.
Menurutnya, selisih harga tersebut menyulitkan industri pengolahan yang menggunakan beras pecah sebagai bahan baku, termasuk industri bihun.
"Kalau dengan Rp11.000 itu industri kita nggak bisa kompetitif. Seperti industri bihun dan lain sebagainya nggak bisa kompetitif," ujarnya.
Sarmuji membuka peluang pemanfaatan stok beras milik Perum Bulog, terutama beras lama dan pecah yang tersimpan di gudang. Namun, pemanfaatan stok tersebut harus disertai penyesuaian harga agar sesuai dengan kemampuan industri.
"Lagi kita cari cara. Toh beras Bulog itu kan banyak sekali. Stok banyak sekali dan makin lama kalau dibiarkan nilainya akan turun, bahkan bisa mendekati nol," sambungnya.
Ia menegaskan, diperlukan solusi agar stok beras tersebut bisa dimanfaatkan sekaligus memenuhi kebutuhan bahan baku industri dalam negeri.
"Industri kita bisa mengambil stok di gudang Bulog, yang lama dan pecah. Tapi juga harganya harus bisa turun sesuai dengan harga bisa ditoleransi industri. Kita harus cari caranya ini," kata Sarmuji.
Sementara itu, Adhi S Lukman menilai ketersediaan bahan baku menjadi faktor penting untuk menjaga daya saing industri mamin sekaligus memastikan produk tetap terjangkau bagi konsumen.
Ia menyebut sejumlah industri anggota GAPMMI melaporkan kekurangan bahan baku, meskipun masih terdapat stok yang belum memiliki kontrak atau kontraknya telah berakhir.
"Nah ini akan dikoordinasikan oleh Pak Dirjen Agro, sehingga kebutuhan sampai akhir tahun 2026 ini akan cukup," jelas Adhi.
GAPMMI juga meminta pemerintah mempercepat neraca komoditas untuk kebutuhan awal 2027, terutama untuk gula, garam, dan daging, karena stok yang tersedia disebut telah habis.
