Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam sesi jumpa pers pada Pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang Selatan, Banten, Rabu, 14 Oktober 2026. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan, penguatan produktivitas dalam negeri melalui swasembada pangan, peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, serta pengembangan ekonomi desa menjadi bagian penting dalam memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
Hal tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat memberikan sambutan dalam pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang Selatan, Banten, Rabu, 14 Oktober 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Zulhas mengajak para delegasi dan pelaku usaha internasional untuk memanfaatkan peluang perdagangan di Indonesia.
Ia menilai, pertumbuhan ekonomi dan surplus perdagangan menjadi modal untuk memperluas kerja sama bisnis dengan mitra dari berbagai negara.
“Mendag sudah menyampaikan, bahwa Indonesia tumbuh, 5,45% pertumbuhan kita. Ekspor kita surplus. Jadi tamu-tamu yang delegasi yang dibawa oleh Ambassador kemarin datang ke Indonesia tepat. Percayalah bisnis Anda akan semakin maju, ya. Semakin sering ke sini semakin maju bisnisnya, insyaallah,” ujar Zulhas.
Ia menjelaskan, pemerintah terus menjalankan kebijakan fundamental untuk meningkatkan produktivitas nasional. Di sektor pangan, upaya tersebut diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor melalui peningkatan produksi dalam negeri dan pencapaian swasembada.
Ketua Umum PAN itu menyebut Indonesia telah mencapai swasembada beras dan jagung. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari kebijakan yang mencakup pengaturan harga, pengadaan pupuk, dan pembangunan irigasi.
“Beras kita sudah tidak impor lagi. 2024 kita impor empat ribu empat setengah juta ton. Tapi tahun 2025 kita surplus 4,2 juta,” katanya.
Ia menambahkan, peningkatan produksi pangan juga perlu diikuti perbaikan kesejahteraan petani. Salah satu indikator yang disorot adalah kenaikan nilai tukar petani dari 116 pada 2024 menjadi 131 pada 2026.
Menurutnya, peningkatan tersebut mencerminkan perbaikan daya beli petani, terutama di sektor tanaman pangan seperti padi dan jagung. Pemerintah, lanjutnya, akan terus mendorong kebijakan yang dapat meningkatkan produktivitas sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Dia juga menyoroti peluang perdagangan Indonesia di pasar-pasar nontradisional, khususnya Asia Selatan dan Afrika. Menurutnya, kedua kawasan tersebut menawarkan potensi besar bagi produk Indonesia untuk memperluas jangkauan ekspor.
Ia menyebut Bangladesh, Pakistan, dan India sebagai sejumlah negara Asia Selatan yang memiliki peluang perdagangan bagi Indonesia. Sementara itu, pasar Afrika juga dinilai menjanjikan, terutama untuk produk pakaian dan berbagai barang yang memiliki daya saing harga.
“Terutama Asia Selatan. Asia Selatan itu paling tinggi surplus itu Asia Selatan,” ujarnya.
Zulhas menegaskan, Pemerintah terus memperkuat kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk meningkatkan promosi perdagangan melalui perwakilan Indonesia di luar negeri. Para duta besar dan perwakilan perdagangan didorong untuk aktif membawa calon mitra bisnis agar dapat bertemu langsung dengan eksportir Indonesia.
Melalui penguatan produksi dalam negeri, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan ekonomi desa, serta perluasan pasar ekspor, Zulhas berharap Indonesia semakin mampu memanfaatkan peluang perdagangan global dan meningkatkan daya saing produk nasional.
Selain petani, Pemerintah juga menargetkan peningkatan kesejahteraan nelayan. Zulhas menyebut nilai tukar nelayan masih berada di angka 103 dan menjadi salah satu fokus pembenahan pemerintah pada 2026–2027.
Sambungnya, pemerintah menargetkan peningkatan nilai tukar nelayan menjadi 120 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Yang ini untuk memperkuat ekonomi dalam negeri, sehingga dampaknya nanti produktivitas akan naik, perdagangan luar negeri juga akan semakin baik. Jadi sangat optimistis,” urainya.
Dia menyatakan, peningkatan kesejahteraan nelayan penting untuk memperkuat kemampuan ekonomi masyarakat pesisir sekaligus mendukung pemanfaatan potensi kelautan Indonesia.
Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat ekonomi desa melalui pengawasan dan pendampingan terhadap Koperasi Desa Merah Putih. Zulhas menyebut, pemerintah telah memulai kegiatan peninjauan selama delapan hari secara intensif untuk memastikan koperasi berjalan baik, mengidentifikasi kendala, dan memberikan bantuan yang diperlukan.
Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur pemerintah pusat dan daerah, termasuk gubernur, bupati, aparat kewilayahan, kepolisian, serta kementerian terkait.
“Delapan hari non-stop atas arahan, perintah Bapak Presiden, kami sudah mulai kemarin,” demikian Zulhas menambahkan.
