Ketua Forum Silaturahmi Pimpinan Pengurus Daerah KB FKPPI se-Indonesia, Tony Eka Candra dan Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto. (Foto: Istimewa)
Penetapan Sumatera Utara (Sumut) sebagai lokasi Musyawarah Nasional (Munas) XI Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) menuai penolakan.
Sebanyak 30 Pengurus Daerah (PD) KB FKPPI dari berbagai provinsi di Indonesia mempersoalkan mekanisme penetapan lokasi tersebut dan mendesak agar agenda nasional organisasi itu dipindahkan ke Jakarta.
Ketua Forum Silaturahmi Pimpinan Pengurus Daerah KB FKPPI se-Indonesia, Tony Eka Candra menegaskan bahwa keberatan tersebut bukan ditujukan kepada Sumut sebagai daerah, melainkan menyangkut prosedur dan mekanisme pengambilan keputusan di internal organisasi.
“Ini menyangkut prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap mekanisme organisasi,” kata Tony melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026.
Menurutnya, Pengurus Pusat KB FKPPI perlu meninjau kembali keputusan penetapan lokasi Munas XI demi menjaga netralitas dan keterwakilan seluruh kader dari Sabang sampai Merauke.
Dalam pernyataan sikapnya, 30 Pengurus Daerah tersebut mempersoalkan keputusan Rapat Pleno XII Pengurus Pusat KB FKPPI pada 16 September 2026 yang menetapkan Sumut sebagai lokasi penyelenggaraan Munas XI.
Mereka menilai, keputusan tersebut perlu dievaluasi karena, menurut forum, penetapan lokasi Munas semestinya melalui mekanisme organisasi yang melibatkan forum dengan kewenangan lebih tinggi, yakni Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).
Di tengah polemik lokasi Munas, 30 Pengurus Daerah itu juga menyatakan dukungan kepada Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto sebagai calon Ketua Umum FKPPI periode 2026-2031.
Tony menyebut Munas XI harus menjadi momentum pembaruan organisasi, baik dari sisi kepemimpinan maupun arah kebijakan strategis untuk lima tahun mendatang.
“Karena itu, proses pengambilan keputusan strategis harus mengedepankan aturan organisasi dan kepentingan bersama,” kata Tony.
Dukungan terhadap Titiek Soeharto, lanjutnya, didasarkan pada harapan agar kepemimpinan mendatang mampu memperkuat persatuan keluarga besar FKPPI, mendorong regenerasi, serta meningkatkan kontribusi organisasi di tengah dinamika sosial dan politik nasional.
“Kami berharap kepemimpinan ke depan mampu menghadirkan pembaruan, memperkuat persatuan keluarga besar FKPPI, serta membawa organisasi ini semakin berperan dalam menjawab tantangan bangsa,” kata Tony.
Munas XI FKPPI dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026. Agenda tersebut tidak hanya menentukan kepemimpinan baru, tetapi juga menjadi forum evaluasi kepengurusan masa bakti 2021–2026 dan perumusan arah perjuangan organisasi untuk lima tahun berikutnya.
Pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh Tony Eka Candra selaku ketua dan Welli Nursyahdian sebagai ketua dan sekretaris mewakili Forum Silaturahmi Pimpinan Pengurus Daerah KB FKPPI Provinsi se-Indonesia.
Di sisi lain, Ketua Presidium GM FKPPI, Hans Silalahi menyatakan dukungannya kepada Titiek Soeharto untuk menjadi Ketua Umum FKPPI.
Presidium GM FKPPI juga menyatakan akan bergabung dalam FKPPI sebagai bagian dari upaya memperkuat konsolidasi dan membesarkan organisasi ke depan.
