Sestama BNPB, Rustian usai terjaring OTT KPK. (Foto: Istimewa)
Usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian dipulangkan, Rabu, 14 Oktober 2026.
Rustian dipulangkan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada pukul 14.58 WIB.
Saat bergegas meninggalkan area Gedung Merah Putih KPK, Rustian enggan memberikan pernyataan apapun kepada wartawan sampai ia menaiki kendaraan taksi.
Sementara itu, Jurubicara KPK, Budi Prasetyo menyebut Rustian berstatus sebagai saksi. KPK pun dipastikan akan kembali melakukan pemeriksaan terhadap Rustian sebagai saksi.
"Pihak-pihak yang sampai dengan saat ini status hukumnya sebagai saksi, maka dapat kembali," kata Budi kepada wartawan, Rabu sore, 14 Oktober 2026.
Budi menjelaskan, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB.
"Setelah penyelidikan perkara ini diputuskan naik ke tahap penyidikan pada forum ekspose tadi malam, kemudian penyidik menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka," kata Budi.
Budi menuturkan, para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka selanjutnya akan menjalani penahanan oleh penyidik KPK.
"Para tersangka tersebut selanjutnya tentu akan dilakukan penahanan," pungkas Budi.
Berdasarkan informasi yang diperoleh
RMOL, sebanyak lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Tiga orang di antaranya, yakni adik kandung Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto bernama Bima S, tenaga ahli Kepala BNPB bernama Richard, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bernama Sigit.
Sebelumnya, KPK mengamankan 14 orang dalam OTT di sejumlah lokasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Selasa, 13 Oktober 2026. Mereka terdiri dari unsur pejabat BNPB, termasuk Sestama dan PPK, pegawai atau tenaga ahli, serta pihak swasta.
Dalam operasi senyap tersebut, KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp1,4 miliar dan logam mulia emas.
KPK menduga perkara ini berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai (DSP) untuk kebencanaan. Namun, detail konstruksi perkara dan identitas para tersangka belum disampaikan secara resmi.
