Berita

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf didampingi Sekretaris Jenderal Muhammad Kholid, menerima aspirasi masyarakat sipil. (Foto: RMOL)

Politik

PKS Siap Kawal Aspirasi Publik soal Syarat Pendidikan Gibran

RABU, 14 OKTOBER 2026 | 12:46 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf didampingi Sekretaris Jenderal Muhammad Kholid, menerima aspirasi masyarakat sipil terkait persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat maju dalam Pilpres 2024.

PKS menyatakan siap menjadi jembatan aspirasi publik untuk mendorong tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai persyaratan pendidikan Gibran melalui mekanisme konstitusional di DPR RI.

“Kami menerima aspirasi publik yang datang kepada kami, karena saat ini fraksi di DPR RI sedang reses, maka kami menerimanya di DPP Partai Keadilan Sejahtera,” kata Kholid saat menerima aspirasi tersebut, Rabu, 14 Oktober 2026.


Kholid mengatakan, PKS memandang aspirasi masyarakat penting untuk didengar dan diteruskan. Menurutnya, DPR RI memiliki hak konstitusional untuk menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai fungsi dan kewenangannya.

Selain itu, Kholid meminta Fraksi PKS di DPR RI membangun komunikasi politik dengan fraksi-fraksi lain untuk mencari jalan terbaik dalam menyikapi persoalan tersebut. Ia menekankan pentingnya menjaga marwah lembaga negara sekaligus memastikan penyelesaian persoalan berjalan sesuai koridor konstitusi.

“Tentu kita mencari jalan terbaik bagi bangsa untuk menegakkan marwah kelembagaan negara kita,” jelasnya.

Kholid berharap polemik persyaratan pendidikan Gibran menjadi pembelajaran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama mengenai kepatuhan terhadap hukum dan etika.

Menurutnya, kepatuhan terhadap kedua aspek tersebut menjadi landasan penting dalam membangun legitimasi kepemimpinan nasional.

“Kita berharap besar bahwa polemik ijazah ini menjadi pembelajaran yang sangat penting buat kehidupan kita berbangsa dan bernegara untuk taat secara hukum dan juga taat secara etik. Inilah yang menjadi dasar kita dalam membangun legitimasi kepemimpinan bangsa kita,” tandasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Golkar: Putusan MK soal Gibran jadi Pukulan Telak

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 12:00

UPDATE

Wajib Halal Oktober 2026, Kesiapan UMKM dan Literasi Konsumen Jadi Tantangan

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:19

BBCA Pimpin Transaksi Saham, Nilainya Tembus Rp353 Miliar saat IHSG Menguat

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:06

Tiru LPDP, Pemprov DKI Siapkan Beasiswa Luar Negeri

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:01

SBY Bercanda soal Batuk Prabowo dan Nasib Rupiah

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:54

CUAN Ramai Diperdagangkan, Nilai Transaksi Tembus Rp196 Miliar

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:47

Ketika Pelaku Tidak Ditemukan, Bagaimana Nasib Barang Bukti yang Disita?

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:42

IPC TPK Buka Direct Call Penghubung RI-Tiongkok-Thailand

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:41

Saat Karhutla Membara, Mereka Malah Korupsi

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:25

56 Tahun INACA dan Misi Historis Penerbangan Indonesia

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:15

BNPB: Penanggulangan Bencana Tak Terpengaruh OTT KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:15

Selengkapnya