Pigura Wakil Presiden Gibran Rakabuming. (Foto: istimewa)
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai menjadi ujian bagi ketahanan politik putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut.
Sorotan kini tidak hanya tertuju pada persoalan ijazah, tetapi juga pada sejauh mana partai pengusung dan koalisi pemerintahan bersedia memberikan dukungan politik kepada Gibran.
Pengamat politik Nurul Fatta mengatakan, putusan MK yang tidak menemukan bukti meyakinkan terkait ijazah Gibran menyisakan pertanyaan di tengah masyarakat. Namun, menurutnya, hal yang lebih menarik untuk dicermati adalah sikap elite politik dalam menghadapi polemik tersebut.
“Bagi sebagian orang, putusan MK menyisakan pertanyaan: ada atau tidakkah ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming? Bagi sebagian lainnya, yang lebih menarik adalah seberapa jauh elite politik, terutama partai pengusung dan partai koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran, bersedia pasang badan untuknya,” katanya kepada RMOL, Rabu, 14 Oktober 2026.
Ia meyakini perdebatan mengenai ijazah Gibran tidak akan mudah berakhir, terutama jika dikaitkan dengan perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dan luar negeri. Karena itu, ia menilai perdebatan tersebut terlalu normatif jika terus dijadikan fokus utama.
“Yang jauh lebih menarik adalah ke mana pertarungan narasi sedang diarahkan saat ini. Mulai dari bagaimana peta koalisi menunjukkan sikapnya, dan siapa yang kini memegang supreme power, yakni kendali tertinggi yang menentukan arah dan nasib para pemain lain,” ujarnya.
Fatta menilai, fakta hukum dalam persidangan MK yang tidak menemukan bukti meyakinkan terkait ijazah Gibran menjadi ujian tersendiri bagi ketahanan mental politik Wakil Presiden tersebut.
Menurutnya, situasi itu memperlihatkan apakah Gibran akan mendapatkan pembelaan dari partai-partai pengusung atau justru harus menghadapi polemik tersebut tanpa dukungan politik yang kuat.
“Jujur saja, fakta hukum persidangan dari putusan MK yang tidak menemukan bukti meyakinkan terkait ijazah Gibran itu, saya meyakini langsung menguji ketahanan mental politik putra sulung Presiden Jokowi itu. Apakah ia akan dibela atau dibiarkan berdiri sendirian,” tuturnya.
Dia menegaskan, partai-partai pengusung semestinya tampil memberikan pembelaan politik kepada Gibran. Namun, ia melihat respons yang muncul sejauh ini belum menunjukkan dukungan yang kuat.
“Dengan putusan tersebut, partai-partai pengusung semestinya tampil sebagai pembela. Faktanya tidak demikian. Mayoritas partai koalisi memberi pernyataan normatif, tidak terlalu agresif, sementara yang lain memilih berdiri memantau situasi dari tepi-tepi arena saja,” pungkasnya.
