Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)
Pemerintah berencana membagikan ponsel yang dilengkapi rekening digital kepada masyarakat untuk memperluas akses perbankan sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari aktivitas ekonomi informal.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan, pemerintah akan memberikan rekening perbankan kepada masyarakat yang belum memiliki rekening. Rekening tersebut nantinya terintegrasi dengan handphone untuk memudahkan transaksi, termasuk penerimaan bantuan sosial.
“Setiap warga negara akan diberikan ponsel yang dilengkapi dengan rekening digital, seluruh dana akan tersedia di sana dan dikirimkan ke rekening masing-masing individu,” kata Hashim dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Ritz Carlton, Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2026.
Adik Presiden Prabowo Subianto itu menjelaskan, pemerintah juga akan menggratiskan biaya pembukaan rekening yang selama ini mencapai Rp50.000. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjangkau sekitar 30 persen penduduk Indonesia yang belum memiliki rekening bank.
"Menurut data Bank Dunia dan saya rasa pemerintah pun sependapat 30 persen penduduk kita tidak memiliki rekening bank. Mereka berada di luar sistem perbankan. Jadi, salah satu cara untuk mewujudkan hal ini, serta benar-benar menyerap dan menghimpun pendapatan dari sektor ekonomi informal (gray market) adalah melalui digitalisasi,"tegasnya.
Ia mengungkapkan, pemerintah telah menugaskan dua bank, yakni Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), untuk membuka rekening bagi masyarakat yang belum terhubung dengan sistem perbankan.
Selain memperluas inklusi keuangan, pemerintah juga berencana mengubah mekanisme penyaluran bantuan tunai. Dana bantuan nantinya tidak lagi disalurkan dalam bentuk uang tunai fisik, melainkan langsung dikirimkan ke ponsel penerima.
“Penyalurannya tidak lagi dilakukan dalam bentuk uang tunai fisik. Sebaliknya, dana tersebut akan dikirimkan oleh Pak Juda (Wakil Menteri Keuangan) dan Kementerian Keuangan langsung ke ponsel masyarakat,” ujar Hashim.
Menurut Hashim, digitalisasi menjadi salah satu strategi untuk menjangkau aktivitas ekonomi informal yang selama ini belum tercatat secara optimal dalam sistem perekonomian nasional.
Ia menyebut Bank Dunia memperkirakan porsi ekonomi informal Indonesia mencapai 35 hingga 45 persen. Kondisi tersebut membuat ukuran ekonomi nasional diperkirakan jauh lebih besar dibandingkan angka yang tercatat secara resmi.
"Artinya, ekonomi kita jauh lebih besar daripada angka yang tercatat dan diumumkan secara resmi. Angkanya bukan 1,5 triliun Dolar AS, melainkan mendekati 2,1 triliun Dolar AS. Itulah ekonomi yang sebenarnya," katanya.
"Jadi, itu adalah kabar buruk, namun sekaligus kabar baik karena di situlah letak peluangnya. Peluangnya adalah kita seharusnya bisa segera menghimpun lebih banyak penerimaan,” tutur Hashim.
Hashim menilai peralihan dari transaksi tunai ke sistem digital dapat membuka peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara.
“Intinya, alih-alih mengandalkan ekonomi berbasis uang tunai, pemerintah ingin beralih ke ekonomi digital,” tandasnya.
