Berita

Sekretaris Eksekutif Sekretariat BRITACOM Huang Suhua. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Finansial

BRITACOM Perbarui Panduan Administrasi dan Layanan Pajak untuk Negara Berkembang

SELASA, 13 OKTOBER 2026 | 14:27 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Mechanism (BRITACOM) memperbarui dua portofolio produk yang menjadi referensi bagi otoritas pajak dalam mengembangkan administrasi dan pelayanan perpajakan, khususnya di negara berkembang.

Sekretaris Eksekutif Sekretariat BRITACOM sekaligus Wakil Direktur Jenderal Departemen Perpajakan Internasional Administrasi Perpajakan Negara China, Huang Suhua mengatakan, pembaruan tersebut dilakukan dengan menghimpun masukan dan praktik terbaik dari negara anggota.

“Kami telah menyempurnakan kedua produk ini dengan meminta masukan dari seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk kontribusi kasus, praktik terbaik, dan keahlian dari negara-negara berkembang,” ujar Huang dalam konferensi pers BRITACOF ke-7 di Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2026.


Dua produk yang diperbarui mencakup Tax Administration Product Portfolio dan Tax Service Product Portfolio. Produk pertama berfokus pada perspektif otoritas pajak, sedangkan produk kedua menitikberatkan pada pelayanan kepada wajib pajak.

Menurut Huang, kedua portofolio tersebut diharapkan membantu negara anggota mengidentifikasi berbagai pendekatan administrasi dan pelayanan yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan masing-masing.

Ia menjelaskan, BRITACOM dibentuk pada April 2019 untuk membantu negara berkembang memperkuat mobilisasi penerimaan negara sehingga pemerintah memiliki sumber daya yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Jika kita ingin melangkah jauh, kita harus bergandengan tangan untuk melakukan upaya bersama demi kepentingan bersama,” kata Huang.

Ia menilai kerja sama lintas negara semakin penting karena aktivitas ekonomi global saling terhubung dan tantangan perpajakan tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja.

Dalam BRITACOF ke-7, penguatan kerja sama multilateral dan peningkatan kapasitas menjadi salah satu agenda utama. Upaya tersebut dilakukan melalui pertukaran pengalaman, praktik terbaik, dan bantuan teknis bagi negara anggota.

Huang menambahkan, BRITACOM belum menargetkan pembentukan perjanjian multilateral baru dalam waktu dekat. 

Organisasi tersebut akan memprioritaskan pencapaian konkret melalui kerja sama yang sudah berjalan sebelum mempertimbangkan kebutuhan terhadap perjanjian baru.

Ia berharap pembaruan portofolio dapat membantu menciptakan lingkungan perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kapasitas negara dalam menyediakan sumber daya untuk kepentingan publik.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

UPDATE

Kapolres Sukoharjo Dicopot Usai Penggerebekan Pesantren

Senin, 02 November 2026 | 18:26

DPR Gandeng Kementerian PPPA Dorong Gerakan Nasional Antibullying

Senin, 02 November 2026 | 18:20

Gibran Ingatkan Ancaman Hoaks terhadap Kerukunan Masyarakat

Senin, 02 November 2026 | 18:06

Antisipasi Gangguan Selat Hormuz, Chandra Asri Bangun Fasilitas Pengganti Nafta

Senin, 02 November 2026 | 18:02

Program Kemenag Harus Sejalan dengan Visi-Misi Prabowo

Senin, 02 November 2026 | 17:41

Kemenhaj Rekrut Tenaga Pendukung untuk Urus Visa Haji 2027

Senin, 02 November 2026 | 17:34

Ahmad Doli Harap Pimpinan Parpol Segera Bertemu Bahas Gibran

Senin, 02 November 2026 | 17:31

Gibran Tetap Blusukan ke Daerah di Tengah Polemik Putusan MA dan MK

Senin, 02 November 2026 | 17:25

Kesejahteraan Rakyat di Daerah Tambang Nikel Harus jadi Perhatian Pemerintah

Senin, 02 November 2026 | 17:09

Cegah Kekerasan di Pesantren, Kemenag Buka Pelatihan Daring melalui MOOC Pintar

Senin, 02 November 2026 | 17:02

Selengkapnya