Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini. (Foto: Istimewa)
Komisi VII DPR RI menyoroti makin beratnya beban operasional yang harus ditanggung para pelaku industri di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Sorotan tersebut terungkap dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VII yang membahas berbagai persoalan yang dihadapi sektor industri dan dunia usaha di Sulsel pada Jumat, 9 Oktober 2026.
Dalam pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Sumsel dan jajaran kementerian mitra, Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mengkritisi situasi yang kian menekan dunia usaha.
Ia menilai para pelaku industri saat ini berada dalam posisi yang sangat sulit akibat kombinasi kewajiban pajak yang tinggi, penurunan pendapatan, serta gangguan distribusi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.
“Pelaku industri hari ini itu sudah dicekik dari semua sisi, dari pajak, dari pendapatan, cari duit itu katanya sekarang susah sekali,” ujar Novita dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, 12 Oktober 2026.
Legislator Fraksi PDI-Perjuangan tersebut menjelaskan bahwa keterbatasan pasokan dan tingginya harga BBM solar di lapangan kini menjadi masalah krusial bagi keberlangsungan dunia usaha di Sulawesi Selatan.
Hambatan ini dirasakan langsung oleh sektor jasa logistik hingga pabrik-pabrik dalam rantai pasok manufaktur.
“Keterbatasan solar ini menjadi hambatan besar bagi pelaku industri karena mahalnya harga solar tentunya makin mencekik, tidak hanya pelaku industri yang melakukan jasa logistik saja tapi juga mereka yang berkaitan dengan pabrik pasok,” lanjutnya.
Kondisi tersebut kian memprihatinkan karena lonjakan biaya operasional tidak dapat diimbangi dengan menaikkan harga produk di tingkat konsumen.
Menurut Novita, para pengusaha tidak memiliki ruang untuk menggeser beban biaya produksi tersebut akibat terbatasnya daya beli masyarakat saat ini.
“(Mereka) tidak bisa menaikkan harga jual karena daya beli masyarakat kita tidak bisa dipaksa,” tegas Novita.
Melalui kunjungan reses ini, Komisi VII DPR RI berkomitmen membawa aspirasi dan temuan lapangan ke dalam agenda legislasi, pengawasan, dan penganggaran APBN demi menciptakan iklim usaha yang adil, sehat, dan berdaya saing di wilayah Indonesia Timur.
