Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), Arief Poyuono. (Foto: RMOL)
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dinilai menjadi instrumen strategis meningkatkan produktivitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 6-7 persen per tahun.
Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), Arief Poyuono mengatakan, konsolidasi aset negara melalui Danantara dapat mengubah pola pengelolaan BUMN menjadi lebih profesional, efisien, dan berorientasi pada keuntungan.
“Ini adalah transisi dari birokrasi yang berfokus pada anggaran menuju strategi permodalan yang agresif dan berorientasi pada return,” ujar Arief dalam keterangan tertulisnya, Senin, 12 Oktober 2026.
Menurutnya, Danantara bukan sekadar lembaga pengelola dana, melainkan instrumen transformasi untuk mengonsolidasikan aset negara yang selama ini tersebar di ratusan BUMN. Arief menilai pengelolaan aset negara secara lebih produktif menjadi salah satu faktor penting bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (
middle-income trap).
“Danantara adalah mekanisme krusial untuk meningkatkan pendapatan nasional bruto. Lembaga ini ditargetkan untuk memacu pertumbuhan PDB tahunan yang berkelanjutan di kisaran 6 persen hingga 7 persen,” jelasnya.
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, Danantara juga diharapkan berfungsi sebagai penyangga keuangan ketika terjadi krisis ekonomi global sekaligus menjadi sumber kekayaan jangka panjang bagi generasi mendatang.
Arief mencontohkan model pengelolaan dana investasi negara seperti
Government of Singapore Investment Corporation (GIC) dan Temasek milik Singapura yang dapat menjadi referensi dalam mengoptimalkan aset negara.
Dalam strategi investasi, ia mendukung rencana alokasi sekitar 20 persen dana kelolaan untuk investasi global. Sementara itu, 80 persen lainnya diarahkan untuk pembiayaan infrastruktur berkelanjutan di dalam negeri.
Sejumlah peluang investasi yang disorot antara lain properti di Mekkah untuk mendukung kebutuhan jamaah haji Indonesia serta kerja sama teknologi dengan
Russian Direct Investment Fund (RDIF) Rusia.
Arief juga menilai konsolidasi BUMN melalui Danantara berpotensi mengurangi inefisiensi dan tumpang tindih pengelolaan perusahaan negara. Namun, ia mengingatkan pentingnya tata kelola yang ketat, transparansi, dan independensi dari kepentingan politik.
“Danantara adalah instrumen yang dirancang secara cermat. Kritik soal
sovereign risk bisa ditepis, dengan catatan lembaga ini tetap menjaga tiga hal: tata kelola perusahaan yang ketat, transparansi penuh, dan independensi dari bias politik,” pungkasnya.
