Berita

Menko Polkam Dudung Abdurachman (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Pemerintahan

Prabowo Dijadwalkan Lantik Kepala dan Anggota BPGMN Pekan Depan

SENIN, 12 OKTOBER 2026 | 19:23 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik kepala dan anggota Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) pekan depan.
 
Pembentukan badan baru ini menjadi salah satu upaya pemerintah memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di kawasan berbasis gambut.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengatakan, persiapan pembentukan BPGMN telah berjalan dan diharapkan segera ditindaklanjuti dengan pelantikan.


“Memang betul nanti akan ada Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Jadi saya lihat sudah ada, mudah-mudahan minggu depan bisa dilantik,” kata Dudung usai menghadiri rapat khusus terkait karhutla yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026.

Saat ditanya mengenai sosok yang akan memimpin badan tersebut, Dudung menyebut nama Profesor Satyawan Pudyatmoko, yang saat ini menjabat Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan. 

“Tadi kalau nggak salah ya, Profesor Satyawan (Dirjen KSDAE) kalau nggak salah, itu dari Kementerian Kehutanan,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, pembentukan BPGMN merupakan arahan langsung Prabowo dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan akademisi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 24 September 2026. 

Berbeda dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan, BPGMN nantinya akan langsung berada di bawah Presiden.

Badan tersebut dirancang untuk diisi para ilmuwan dan profesional serta didukung anggaran yang memadai. 

Fokus pencegahan karhutla akan diarahkan terutama ke enam provinsi berbasis gambut, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

“Jadi sekali lagi ini adalah satu inisiatif yang baik dan ini sekaligus menunjukkan keterbukaan Bapak Presiden menerima masukan, evaluasi, bahkan kritik dari para ilmuwan, ya,” kata Raja Juli saat itu.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

UPDATE

Bareskrim Gerebek 9 Lokasi Rawan Narkoba di Sumut, Puluhan Pengedar dan Pemakai Diamankan

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:28

Pasar Serdang Kemayoran Segera Direvitalisasi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:15

Hadiah Bibit Korupsi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:01

Aparat Usut Dugaan Investasi Emas Bodong Rp25 Miliar yang Seret Sejumlah Artis

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:55

Putusan MK soal Gibran Bergulir ke Ranah Politik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:39

Karhutla Belum Tuntas, Pemerintah Kaji Langkah Penanganan Terbaik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:34

Kemenhub Catat 1.673 Penerbangan Terdampak Karhutla: 907 Batal

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:17

Radja Nainggolan Ungkap Penyesalan Besar Belum Pernah Bela Timnas Indonesia

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Trump Pertimbangkan Bantu Arab Saudi Perangi Houthi

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:48

Selengkapnya