Berita

Menko Polkam Dudung Abdurachman (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Pemerintahan

Prabowo Dijadwalkan Lantik Kepala dan Anggota BPGMN Pekan Depan

SENIN, 12 OKTOBER 2026 | 19:23 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik kepala dan anggota Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) pekan depan.
 
Pembentukan badan baru ini menjadi salah satu upaya pemerintah memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di kawasan berbasis gambut.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengatakan, persiapan pembentukan BPGMN telah berjalan dan diharapkan segera ditindaklanjuti dengan pelantikan.


“Memang betul nanti akan ada Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Jadi saya lihat sudah ada, mudah-mudahan minggu depan bisa dilantik,” kata Dudung usai menghadiri rapat khusus terkait karhutla yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026.

Saat ditanya mengenai sosok yang akan memimpin badan tersebut, Dudung menyebut nama Profesor Satyawan Pudyatmoko, yang saat ini menjabat Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan. 

“Tadi kalau nggak salah ya, Profesor Satyawan (Dirjen KSDAE) kalau nggak salah, itu dari Kementerian Kehutanan,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, pembentukan BPGMN merupakan arahan langsung Prabowo dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan akademisi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 24 September 2026. 

Berbeda dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan, BPGMN nantinya akan langsung berada di bawah Presiden.

Badan tersebut dirancang untuk diisi para ilmuwan dan profesional serta didukung anggaran yang memadai. 

Fokus pencegahan karhutla akan diarahkan terutama ke enam provinsi berbasis gambut, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

“Jadi sekali lagi ini adalah satu inisiatif yang baik dan ini sekaligus menunjukkan keterbukaan Bapak Presiden menerima masukan, evaluasi, bahkan kritik dari para ilmuwan, ya,” kata Raja Juli saat itu.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Rencana Insentif MBG Rp1 Triliun Tuai Kritik dari DPR

Kamis, 29 Oktober 2026 | 15:47

Silfester Matutina Diduga Masuk List Saksi Sidang Ijazah Jokowi

Minggu, 25 Oktober 2026 | 04:00

UPDATE

Kapolri Resmi Larang Seluruh Polisi Pakai Vape

Minggu, 01 November 2026 | 21:51

Ketidakpuasan terhadap Kinerja Pemerintah

Minggu, 01 November 2026 | 21:33

Gaduh Penggeledahan Pesantren, Polri Libatkan Propam

Minggu, 01 November 2026 | 20:41

Dua Nasabah Gugat AIA Financial ke PN Jaksel

Minggu, 01 November 2026 | 20:18

Mantra Mahasiswa dan Mengapa Rakyat Sering Kali Dikalahkan?

Minggu, 01 November 2026 | 19:36

KB Bank Syariah Digugat ke Pengadilan

Minggu, 01 November 2026 | 18:39

Pakar Tata Negara Bongkar Efek Putusan MA Terhadap Nasib Gibran

Minggu, 01 November 2026 | 18:15

Cancel Culture RANS-Willie Salim Contoh Kemarahan Publik

Minggu, 01 November 2026 | 17:41

Lulusan Trisakti Didorong Jadi Generasi Inovatif dan Berjiwa Wirausaha

Minggu, 01 November 2026 | 17:23

Elemen Umat Islam Harus Bersatu Perkuat Ekonomi melalui Koperasi

Minggu, 01 November 2026 | 17:00

Selengkapnya