Berita

Menko Polkam Dudung Abdurachman (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Pemerintahan

Prabowo Dijadwalkan Lantik Kepala dan Anggota BPGMN Pekan Depan

SENIN, 12 OKTOBER 2026 | 19:23 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik kepala dan anggota Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) pekan depan.
 
Pembentukan badan baru ini menjadi salah satu upaya pemerintah memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di kawasan berbasis gambut.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengatakan, persiapan pembentukan BPGMN telah berjalan dan diharapkan segera ditindaklanjuti dengan pelantikan.


“Memang betul nanti akan ada Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Jadi saya lihat sudah ada, mudah-mudahan minggu depan bisa dilantik,” kata Dudung usai menghadiri rapat khusus terkait karhutla yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026.

Saat ditanya mengenai sosok yang akan memimpin badan tersebut, Dudung menyebut nama Profesor Satyawan Pudyatmoko, yang saat ini menjabat Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan. 

“Tadi kalau nggak salah ya, Profesor Satyawan (Dirjen KSDAE) kalau nggak salah, itu dari Kementerian Kehutanan,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, pembentukan BPGMN merupakan arahan langsung Prabowo dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan akademisi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 24 September 2026. 

Berbeda dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan, BPGMN nantinya akan langsung berada di bawah Presiden.

Badan tersebut dirancang untuk diisi para ilmuwan dan profesional serta didukung anggaran yang memadai. 

Fokus pencegahan karhutla akan diarahkan terutama ke enam provinsi berbasis gambut, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

“Jadi sekali lagi ini adalah satu inisiatif yang baik dan ini sekaligus menunjukkan keterbukaan Bapak Presiden menerima masukan, evaluasi, bahkan kritik dari para ilmuwan, ya,” kata Raja Juli saat itu.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya