Pola Penanganan Karhutla Harus Dievaluasi

Pola penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak boleh terus berfokus pada pemadaman setelah api membesar. Berulangnya karhutla harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas pencegahan, pengawasan kawasan rawan, dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan.

Bendahara Panitia PKB Award 2026, Fauqi Hadipekso, menegaskan bahwa pemerintah harus mengubah pendekatan reaktif menjadi sistem pencegahan yang terukur, sistematis, dan berkelanjutan.

“Jangan sampai setiap tahun kita menghadapi persoalan yang sama, lalu pemerintah kembali sibuk memadamkan api ketika kebakaran meluas. Seberapa efektif pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum selama ini? Pemerintah harus menjawabnya dengan evaluasi dan hasil nyata, bukan sekadar rutinitas penanganan,” ujar Fauqi di Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026.

Menurutnya, pemerintah perlu belajar dari praktik Pesantren Hijau, yang mengintegrasikan pendidikan lingkungan, keteladanan, dan keterlibatan masyarakat dalam aksi nyata pelestarian alam.

Pesantren memiliki modal sosial kuat melalui peran kiai, santri, dan masyarakat sekitar untuk membangun kesadaran menjaga lingkungan. Praktik tersebut dapat dikembangkan menjadi gerakan pencegahan karhutla melalui edukasi bahaya pembakaran lahan, pemetaan wilayah rawan, pemantauan lingkungan, pelaporan dini kemunculan asap, hingga pemulihan lahan terdegradasi.

“Pesantren hijau membuktikan bahwa kesadaran lingkungan bisa dibangun melalui pendidikan, kedisiplinan, dan gerakan komunitas. Pemerintah seharusnya mengembangkan pendekatan serupa secara lebih luas. Jangan menunggu hutan terbakar baru bergerak,” tegasnya.

Atas dasar itu, Panitia PKB Award 2026 memasukkan sejumlah pesantren hijau dalam nominasi penerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap lembaga pendidikan yang menghadirkan praktik nyata pelestarian lingkungan.

Fauqi mengingatkan bahwa pelibatan masyarakat tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengalihkan tanggung jawab negara. Pemerintah pusat dan daerah tetap harus memastikan pengawasan berjalan, sistem peringatan dini berfungsi, sarana penanganan tersedia, serta penegakan hukum dilakukan secara konsisten terhadap setiap pelanggaran.

“Jangan membebankan persoalan sebesar karhutla kepada masyarakat, sementara pengawasan dan penegakan hukum tidak diperkuat. Pesantren dan masyarakat bisa menjadi mitra strategis, tetapi negara tetap bertanggung jawab menyediakan kebijakan, anggaran, personel, dan sistem pencegahan yang efektif,” kata Anggota Komisi XIII DPR RI itu.

Ia menambahkan, keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari banyaknya rapat koordinasi atau operasi pemadaman. Ukuran utamanya adalah penurunan risiko kebakaran, efektivitas pengawasan kawasan rawan, kecepatan tindak lanjut laporan masyarakat, dan konsistensi penegakan hukum.

Melalui PKB Award 2026, PKB berharap praktik baik Pesantren Hijau dapat direplikasi melalui kolaborasi antara pemerintah, pesantren, dunia usaha, dan masyarakat sipil.

“Karhutla tidak boleh terus diperlakukan sebagai bencana yang datang tiba-tiba, padahal wilayah rawan dan risikonya bisa dipetakan. Pemerintah harus berani mengevaluasi kebijakan, memperkuat pencegahan, dan membuktikan bahwa pengawasan serta penegakan hukum benar-benar berjalan. Jangan hanya sibuk memadamkan api, tetapi cegah agar  kebakaran tidak terus berulang,” pungkas Fauqi.